.webp)
Jakarta, MI - Dinamika arus mudik Lebaran 2026 menuai catatan kritis dari kalangan peneliti transportasi. Alih-alih mengalami lonjakan signifikan seperti yang ramai diberitakan, kondisi di lapangan justru dinilai cenderung lebih landai dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Hal itu disampaikan Peneliti Institute Studi Transportasi, Darmaningtyas, dalam Diskusi Forum Dialektika bertajuk “Catatan Evaluasi Arus Mudik 2026” yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan DPR, di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Menurut Darmaningtyas, pola pergerakan pemudik tahun ini mengalami perubahan signifikan jika dibandingkan periode sebelumnya.
“Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, biasanya H-7 itu sudah terlihat ada pergerakan, baik ke arah barat maupun timur melalui tol. Tapi tahun ini, pergerakan baru benar-benar terasa itu di H-3. Antara H-7 sampai H-4 itu relatif landai,” ujarnya.
Ia menilai, kondisi tersebut bertolak belakang dengan narasi yang berkembang di publik mengenai lonjakan arus mudik.
“Jadi ketika dikatakan naik, faktanya di lapangan tidak terlalu banyak. Bahkan di daerah seperti Yogyakarta yang biasanya macet saat Lebaran, kemarin itu tidak terjadi. Jalur Jogja ke Wonosari yang biasanya padat, juga relatif lancar,” katanya.
Informasi serupa, lanjutnya, juga datang dari sejumlah daerah lain seperti Purworejo dan Brebes yang menunjukkan kondisi lalu lintas di wilayah pedesaan tidak seramai yang diperkirakan.
Darmaningtyas bahkan memperkirakan terjadi penurunan jumlah pemudik dibanding tahun sebelumnya.
“Kalau menurut saya, ini mengalami penurunan, bahkan bisa di atas 10 persen. Saya sendiri mencari tiket kereta api itu sampai H-14 masih bisa didapatkan. Padahal sebelumnya, begitu dibuka langsung habis,” jelasnya.
Ia juga menyinggung tingkat keterisian angkutan umum yang tidak menunjukkan lonjakan ekstrem.
“Dari informasi teman-teman di Organda, memang penuh, tapi tidak sampai 150 persen seperti biasanya. Tidak ada penumpang sampai berdiri,” tambahnya.
Lebih jauh, Darmaningtyas menyoroti aspek perencanaan transportasi, khususnya optimalisasi pelabuhan penyeberangan Merak–Bakauheni.
“Kalau kita lihat, Pelabuhan Merak itu pagi sampai sore relatif kosong karena steril dari angkutan barang. Tapi di sisi lain, di Ciwandan atau BBJ justru terjadi antrean panjang. Ini menunjukkan ada masalah dalam perencanaan,” tegasnya.
Ia menilai, pelabuhan Merak seharusnya tetap bisa dimanfaatkan untuk angkutan barang pada jam-jam tertentu guna mengurai kepadatan di pelabuhan lain.
“Kalau Merak dimanfaatkan untuk angkutan barang di siang hari, itu bisa mengurangi antrean panjang di BBJ dan Ciwandan. Sekarang justru kapal dan pelabuhan di Merak menganggur, sementara di tempat lain terjadi penumpukan,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti minimnya fasilitas bagi pengemudi angkutan barang yang harus mengantre berjam-jam.
“Beban terbesar itu dipikul pengemudi. Di BBJ misalnya, fasilitas istirahat minim. Kalau mereka terlalu lama di sana, beban ekonomi dan stres meningkat,” katanya.
Darmaningtyas juga mengkritik tidak adanya zona penyangga (buffer zone) yang memadai di titik-titik krusial seperti Ketapang dan Gilimanuk.
“Seharusnya ada buffer zone sekitar 5 kilometer sebelum pelabuhan. Jadi kendaraan bisa ditampung dan diatur di sana, tidak menumpuk di jalan. Kalau berhenti di buffer zone, pengemudi masih bisa istirahat, berbeda kalau terjebak di jalan,” jelasnya.
Ia menambahkan, kemacetan panjang yang terjadi sebenarnya bisa diantisipasi dengan perencanaan yang lebih matang, termasuk penambahan dermaga dan perbaikan fasilitas pelabuhan.
Tak hanya itu, Darmaningtyas juga menilai pemerintah belum sepenuhnya membaca perubahan perilaku masyarakat dalam bermudik.
“Sekarang pola mudik sudah berubah. Dulu orang mengejar supaya bisa salat Id di kampung halaman, sekarang banyak yang mudik setelah Lebaran karena sifatnya lebih rekreatif,” ujarnya.
Ia juga menyinggung perubahan demografis yang turut memengaruhi jumlah pemudik.
“Generasi sekarang banyak yang orang tuanya sudah tidak ada di kampung, atau anak-anaknya justru di kota. Jadi kebutuhan mudik itu berkurang. Yang meningkat justru perjalanan wisata,” katanya.
Menurutnya, perubahan pola dan perilaku ini seharusnya menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan transportasi.
“Pemerintah selama ini fokus pada aspek teknis seperti contraflow atau rekayasa lalu lintas, tapi kurang memperhatikan perubahan kultur masyarakat yang justru sangat memengaruhi traffic,” pungkasnya.
