Anggaran BGN Disorot, Dadan Hindayana Dinilai Layak Dicopot dari Jabatan

Jakarta, MI - Polemik seputar Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menjadi sorotan publik. Sejak lembaga tersebut dibentuk hingga kini, berbagai kontroversi dinilai tak kunjung selesai, mulai dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pernyataan pimpinan lembaga, hingga penggunaan anggaran yang dianggap tidak tepat sasaran.

Kritik terbaru datang dari Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas. Saat berbincang dengan Monitorindonesia.com, Kamis (23/4/2026), dia menilai polemik yang terus berulang di tubuh BGN tidak cukup dijawab dengan klarifikasi semata, tetapi harus direspons melalui langkah tegas berupa evaluasi total terhadap pimpinan lembaga tersebut.

Menurut Fernando, publik masih mengingat sejumlah kontroversi yang melibatkan Ketua BGN, Dadan Hindayana, termasuk pernyataan terkait menu program MBG yang menuai kritik. 

Selain itu, gaya santai pimpinan lembaga saat bermain golf di tengah kondisi masyarakat Sumatera yang terdampak bencana juga sempat memicu reaksi keras.

Sorotan kini mengarah pada belanja anggaran BGN yang dinilai tidak relevan dengan tujuan utama peningkatan gizi anak. Sejumlah pos pengadaan menjadi perbincangan publik, seperti pengadaan motor listrik senilai Rp1,2 triliun, sewa event organizer Rp113 miliar, pembelian kaos kaki Rp6,9 miliar, serta semir dan sikat semir sebesar Rp1,5 miliar.

Fernando menilai penggunaan anggaran semacam itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah kebutuhan riil masyarakat, terlebih ketika sebagian besar sumber dana disebut berasal dari anggaran pendidikan.

“Penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran tidak cukup dijawab dengan penjelasan. Presiden harus mengambil tindakan tegas dengan mencopot pejabat yang dinilai gagal menjalankan amanah,” tegas Fernando.

Ia juga berharap Presiden Prabowo Subianto lebih selektif dalam menempatkan figur pada posisi strategis di kabinet, terutama untuk menjalankan program prioritas nasional yang menyangkut kepentingan rakyat luas.

Polemik ini diperkirakan masih akan terus bergulir seiring tingginya perhatian publik terhadap transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.