Logika ‘Sesat’ soal Gizi, Dadan Hindayana Dinilai Lecehkan Rakyat Miskin

Jakarta, MI - Sekretaris Jenderal Matahukum, Mukhsin Nasir, kembali melontarkan kritik bernada keras terhadap Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.

Ia menilai pernyataan Dadan yang mengaitkan kualitas gizi anak dengan tingkat pendidikan orang tua sebagai bentuk cara pandang elitis yang tidak berpijak pada realitas sosial.

Pernyataan Dinilai Merendahkan Rakyat Kecil

Mukhsin menyebut narasi tersebut berpotensi melukai masyarakat, khususnya kalangan bawah yang selama ini justru berjuang keras memenuhi kebutuhan keluarga di tengah keterbatasan.

“Logika seperti ini berbahaya. Seakan-akan orang tua yang tidak berpendidikan tinggi tidak layak dianggap mampu merawat anak dengan baik. Ini bukan hanya keliru, tapi juga merendahkan,” ujarnya, Senin (4/5/2026).

Fakta Lapangan Berbicara Lain

Ia menegaskan, banyak anak dari keluarga sederhana tetap tumbuh sehat dan berhasil, meskipun orang tuanya tidak memiliki pendidikan tinggi. Menurutnya, hal itu membuktikan bahwa pendidikan formal bukan faktor utama dalam menentukan kualitas gizi anak.

“Realitasnya jelas. Banyak anak dari keluarga petani atau pekerja kasar yang berhasil dan tumbuh baik. Jadi jangan menyederhanakan persoalan gizi hanya dengan melihat ijazah orang tua,” tegasnya.

Soroti Kinerja, Bukan Asal Bicara

Mukhsin juga menyindir agar pimpinan BGN lebih fokus pada substansi program, termasuk pengawasan dan kualitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), ketimbang melontarkan pernyataan yang memicu polemik.

“Yang dibutuhkan publik itu kerja nyata: distribusi tepat, kualitas gizi terjamin, dan anggaran aman. Bukan opini yang justru menyulut kemarahan masyarakat,” katanya.

Tekankan Faktor Ekonomi Lebih Dominan

Ia menambahkan, persoalan utama dalam pemenuhan gizi anak adalah kondisi ekonomi keluarga. Menurutnya, hampir semua orang tua memiliki keinginan yang sama untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya.

“Masalahnya bukan pendidikan, tapi kemampuan. Kalau ekonomi terbatas, pilihan makanan juga terbatas. Itu fakta yang tidak bisa ditutup-tutupi,” ujarnya.

Desak Evaluasi Serius di Tubuh BGN

Di akhir pernyataannya, Mukhsin meminta agar pernyataan kontroversial seperti ini menjadi bahan evaluasi serius di tubuh BGN, bahkan membuka opsi pergantian kepemimpinan jika diperlukan.

“Pejabat publik harus peka. Kalau terus menimbulkan kegaduhan dan memperkeruh situasi, wajar jika publik mempertanyakan kapasitasnya. Evaluasi, bahkan mundur, bisa jadi pilihan paling terhormat,” pungkasnya.