Jakarta, MI - Persoalan sampah yang kian menumpuk di berbagai daerah dinilai sudah berada pada titik mengkhawatirkan. Pemerintah pun didorong segera mengambil langkah besar melalui pembentukan Gerakan Pilah Sampah Nasional agar krisis lingkungan tidak semakin meluas.
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari, meminta pemerintah segera menyusun kebijakan nasional yang fokus pada pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Menurutnya, persoalan sampah tidak lagi bisa ditangani dengan cara-cara lama yang selama ini terbukti belum efektif.
“Kami meminta pemerintah segera menyusun gerakan pilah sampah nasional agar persoalan sampah yang hingga kini belum terselesaikan dapat ditangani secara lebih serius dan terukur. Jangan sampai masalah sampah ini menjadi bom waktu yang memberikan dampak luas bagi masyarakat Indonesia,” ujar Ratna di Jakarta, Senin (18/5/2026).
Ratna menilai tata kelola sampah nasional membutuhkan perubahan menyeluruh dari hulu hingga hilir. Ia menyoroti tingginya volume sampah yang terus meningkat akibat minimnya kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah tangga.
“Di sisi lain kita masih belum mempunyai skema pengelolaan sampah yang bisa secara cepat mengubah limbah menjadi hal bermanfaat seperti energi, pupuk, atau hal bermanfaat lainnya,” katanya.
Menurut dia, akar persoalan sampah di Indonesia terletak pada kebiasaan mencampur seluruh jenis limbah tanpa pemisahan. Padahal, sampah organik, anorganik, bahan berbahaya dan beracun (B3), maupun residu masih memiliki potensi untuk didaur ulang jika dipilah sejak awal.
“Pilah sampah harus menjadi gerakan nasional karena persoalan sampah tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara lama. Pemilahan sejak dari sumbernya akan mengurangi beban tempat pembuangan akhir dan memperkuat sistem pengelolaan sampah nasional,” lanjutnya.
Politikus PKB itu juga mendorong pemerintah merombak regulasi pengelolaan sampah secara total. Edukasi mengenai pemilahan sampah, kata dia, harus dimulai dari lingkungan terkecil seperti rumah tangga, sekolah, pasar hingga kawasan industri, yang kemudian diperkuat dengan sistem pengangkutan dan fasilitas daur ulang yang memadai.
Selain itu, Ratna meminta pemerintah kembali menghidupkan semangat gerakan 3R atau Reduce, Reuse, Recycle yang sempat masif dikampanyekan beberapa tahun lalu. Ia berharap edukasi mengenai pengelolaan sampah kembali diperluas melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal.
“Pengelolaan sampah tidak boleh bergantung pada pergantian kepemimpinan. Harus ada kesinambungan kebijakan dari pusat sampai daerah agar gerakan ini benar-benar menjadi budaya nasional, termasuk memasukkan edukasi pilah sampah di lembaga pendidikan dasar,” tegasnya.
Ratna juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mulai menggalakkan kebijakan pemilahan sampah di tingkat warga. Namun, ia mengingatkan bahwa kondisi pengelolaan sampah nasional saat ini sudah memasuki fase darurat.
Ia mencontohkan kondisi TPST Bantargebang yang kini menghadapi tekanan berat akibat tingginya volume sampah dari Jakarta yang mencapai sekitar 9.000 ton per hari. Menurutnya, kapasitas penampungan di kawasan tersebut sudah berada di titik kritis dan berpotensi menimbulkan dampak serius bagi lingkungan maupun kesehatan masyarakat.
“Jangan sampai persoalan seperti di Bantargebang terus berulang. Kondisi tersebut menjadi alarm serius bahwa Indonesia membutuhkan perubahan besar dalam tata kelola sampah. Gerakan pilah sampah harus dimulai dari rumah sebagai unit terkecil, tetapi juga harus diperkuat dengan kebijakan pemerintah yang menyeluruh,” pungkas Ratna.
