Jakarta, MI - Minat generasi muda untuk menempuh pendidikan dan berkarier di lingkungan TNI terus menunjukkan tren positif. Tidak hanya dari kalangan umum, antusiasme itu juga datang dari para santri dan santriwati yang ingin mengabdikan diri kepada negara melalui jalur militer. Namun di tengah tingginya animo tersebut, muncul perbincangan di media sosial mengenai aturan penggunaan jilbab bagi siswi atau taruni di institusi pendidikan TNI.
Sorotan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta, saat mengikuti rapat kerja bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan para Kepala Staf TNI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Dalam forum tersebut, Sukamta menilai meningkatnya ketertarikan masyarakat untuk bergabung dengan TNI merupakan perkembangan yang baik. Menurut dia, minat itu datang merata dari laki-laki maupun perempuan.
“Ini sangat positif. Banyak warga negara yang mulai tertarik untuk masuk TNI. Laki-laki maupun perempuan, animonya boleh dibilang sama. Kemudian banyak juga kalangan santri dan santriwati yang berminat untuk masuk TNI atau sekolah-sekolah di bawah TNI,” ujar Sukamta.
Meski begitu, ia mengaku menerima banyak pertanyaan dari masyarakat terkait kabar yang beredar di media sosial mengenai kewajiban melepas jilbab di sejumlah sekolah atau akademi militer.
“Di media sosial itu berseliweran narasi yang bertentangan. Sebagian mengatakan bahwa siswa atau siswi yang sekolah di bawah TNI, ada yang di Unhan atau taruni akademi militer dan lainnya, itu harus melepas jilbabnya,” katanya.
Menurut Sukamta, isu tersebut menjadi perhatian serius karena menyangkut kenyamanan dan keyakinan para calon peserta didik, terutama mereka yang berasal dari lingkungan pesantren.
“Namanya santriwati, pasti mereka dari kecil sudah pakai jilbab. Nah ini menjadi pertanyaan,” tuturnya.
Ia pun meminta penjelasan resmi dari Kementerian Pertahanan dan jajaran TNI agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan tidak terpengaruh kabar yang belum tentu benar.
“Saya ingin menanyakan bagaimana sebetulnya duduk persoalannya, supaya nanti paling tidak warga negara yang punya keinginan masuk TNI, apa pun background agamanya, latar belakang budayanya, asal-usul sukunya, itu bisa diakomodir tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya,” tegasnya.
Sukamta menambahkan, persoalan tersebut banyak disampaikan masyarakat kepadanya sebagai anggota DPR. “Saya kira ini pertanyaan yang mewakili konstituen,” pungkasnya.
