Jakarta, MI - Harga minyak goreng yang kembali merangkak naik memicu sorotan dari DPR RI. Anggota Komisi IV DPR, Rina Saadah mendesak pemerintah segera membongkar dugaan praktik mafia pangan yang disebut menjadi pemicu kacauhnya tata kelola distribusi minyak goreng nasional.
Desakan itu disampaikan Rina menanggapi pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menyebut pengendalian harga minyak goreng sulit dilakukan akibat ulah mafia pangan.
“Jika memang benar apa yang disampaikan Menteri Pertanian bahwa kenaikan harga minyak goreng disebabkan oleh ulah mafia pangan, maka hal ini tidak boleh dibiarkan. Pemerintah harus segera membongkar dalang di balik kenaikan harga minyak goreng. Siapa pun yang terlibat tidak boleh dilindungi,” ujar Rina di Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Menurut Rina, minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat, mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, hingga industri makanan. Karena itu, lonjakan harga dinilai langsung menekan daya beli masyarakat kecil.
“Ketika harga minyak goreng naik tidak terkendali, yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat kecil. Ibu rumah tangga, pedagang gorengan, UMKM, hingga pelaku usaha makanan harus menanggung biaya produksi yang semakin tinggi. Negara harus hadir melindungi rakyat dengan memutus mata rantai mafia pangan yang mengganggu tata kelola distribusi dan harga minyak goreng,” katanya.
Legislator asal Jawa Barat itu menilai praktik mafia pangan sangat berbahaya karena tidak hanya memicu lonjakan harga, tetapi juga merusak sistem distribusi pangan nasional. Praktik penimbunan, permainan distribusi, hingga manipulasi pasokan disebut dapat menciptakan kelangkaan buatan di tengah tingginya kebutuhan masyarakat.
Rina mengingatkan, jika mafia pangan terus dibiarkan, dampaknya bisa meluas ke berbagai komoditas strategis lain dan mengganggu stabilitas pangan nasional. Kondisi tersebut berpotensi memicu inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, memperlebar kesenjangan ekonomi, hingga mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Karena itu pemerintah harus tegas. Jika memang ada mafia pangan yang bermain, maka usut tuntas hingga ke akar-akarnya. Jangan ada kompromi dan jangan ada pihak yang dilindungi. Proses hukum harus ditegakkan agar ada efek jera,” tegas politisi PKB ini.
Ia juga meminta pemerintah memperketat pengawasan rantai distribusi minyak goreng dan memastikan pasokan tetap tersedia dengan harga terjangkau. Menurutnya, pemberantasan mafia pangan menjadi langkah penting untuk menjaga keadilan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
