Jakarta, MI - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini digembar-gemborkan sebagai “mesin penggerak ekonomi desa” mulai retak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar fakta mengejutkan: uang triliunan dari program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto ternyata nyaris tidak berputar di daerah.
Berdasarkan kajian KPK yang diperoleh Monitorindonesia.com, Rabu (20/5/2026), aliran uang yang benar-benar kembali ke desa bahkan disebut tidak sampai 5 persen. Fakta ini menjadi pukulan telak terhadap klaim pemerintah yang selama ini menjual MBG sebagai penyelamat ekonomi rakyat kecil.
“Hasil kajian kami menunjukkan bahwa uang yang kembali ke daerah itu jumlahnya sangat minim, di bawah 5 persen,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin.
Temuan KPK mengindikasikan proyek MBG lebih banyak menguntungkan jaringan pemasok besar di kota dibanding menghidupkan ekonomi lokal.
Mayoritas bahan pangan dan rantai distribusi disebut masih dikuasai pihak luar daerah, sehingga desa hanya menjadi lokasi pembagian makanan tanpa menikmati efek ekonomi nyata.
“Dampaknya ke masyarakat sekitar ya mereka hanya bagian makan saja satu ompreng per orang per hari, tapi dampak ekonomi yang lainnya enggak ada. Pun kalau ada, sangat kecil sekali,” tegas Aminudin.
Pernyataan itu seolah membuka tabir bahwa program yang digadang-gadang bakal memutar miliaran rupiah di desa ternyata belum lebih dari proyek konsumsi raksasa yang uangnya mengalir ke kelompok tertentu.
Sebelumnya, Prabowo berkali-kali mempromosikan MBG dan Koperasi Merah Putih sebagai program yang akan membanjiri desa dengan perputaran uang hingga Rp10,8 miliar per tahun. Dalam pidatonya, Prabowo menghitung uang makan ribuan warga desa akan menciptakan efek ekonomi besar dan berkelanjutan.
Namun hitung-hitungan optimistis itu kini dipertanyakan keras setelah KPK menemukan fakta bahwa desa hanya kebagian “sisa remah” dari proyek bernilai jumbo tersebut.
Sorotan tajam KPK juga memunculkan kekhawatiran soal tata kelola anggaran MBG yang sangat besar. Terlebih, Prabowo sendiri mengakui program tersebut masih dipenuhi persoalan integritas dan potensi penyimpangan.
“MBG banyak masalah, kita harus tertibkan,” kata Prabowo.
Presiden bahkan secara terbuka menyindir mental sebagian pejabat yang dinilai mudah tergoda uang negara.
“Banyak di antara unsur-unsur pimpinan kita hatinya tidak kuat, integritasnya tidak kuat, imannya tidak kuat, berurusan dengan uang dia lupa,” ujar Prabowo.
Pengakuan itu dinilai sebagai alarm keras bahwa program MBG bukan hanya menghadapi persoalan distribusi dan efektivitas ekonomi, tetapi juga ancaman kebocoran anggaran dan permainan elite pemasok.
Kini publik menunggu apakah pemerintah benar-benar akan membenahi skema MBG atau justru membiarkan program raksasa itu menjadi bancakan baru berkedok makan gratis.
