Jakarta, MI - Pelaksanaan ibadah haji 2026 mendapat sorotan setelah muncul temuan sejumlah jemaah Indonesia yang tidak memperoleh fasilitas sebagaimana mestinya. Kasus jemaah yang terpaksa tidur di luar tenda di Mina menjadi perhatian publik dan memicu desakan agar dugaan penyimpangan dalam pengelolaan layanan haji diusut tuntas.
Anggota Komisi XIII DPR RI yang juga tergabung dalam Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026, Rieke Diah Pitaloka, meminta pemerintah bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang diduga merugikan jemaah haji. Menurutnya, tidak boleh ada toleransi bagi oknum yang memanfaatkan dana jemaah namun gagal memberikan pelayanan sesuai hak yang seharusnya diterima.
"Saya yakin pemerintah tidak akan ragu untuk menyikat mafia haji tanpa pandang bulu. Bismillah, semoga Allah membuka kebenaran dan mengungkap siapa pun yang melakukan kedzaliman," kata Rieke, Jumat (29/5/2026).
Ia juga memberikan apresiasi kepada jajaran petugas yang dinilai telah bekerja dengan amanah selama penyelenggaraan ibadah haji berlangsung.
"Semangat untuk teman-teman di Kementerian Haji dan Umrah, Konjen, serta seluruh petugas haji yang amanah. Bagi yang tidak amanah, kita doakan semoga Allah membuka semua perilaku yang tidak berperikemanusiaan, tidak adil, dan tidak beradab," ujarnya.
Rieke menilai kehadiran Kementerian Haji dan Umrah menjadi langkah maju dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah catatan penting yang harus segera dibenahi, mulai dari kondisi tenda hingga berbagai fasilitas penunjang lainnya.
"Kami bangga akhirnya Indonesia memiliki kementerian khusus yang menangani haji dan umrah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, Indonesia kini memiliki Kementerian Haji dan Umrah. Haji 2026 menjadi penyelenggaraan pertama yang dilayani oleh kementerian tersebut. Pemerintah dan DPR RI bergandengan tangan melakukan perbaikan. Alhamdulillah, ada sejumlah kemajuan dibandingkan kondisi sebelumnya yang masih banyak kekurangan," tuturnya.
Namun demikian, Rieke menyayangkan masih adanya dugaan praktik tidak bertanggung jawab yang berdampak langsung pada kenyamanan dan keselamatan jemaah.
Menurutnya, di tengah berbagai upaya pembenahan yang dilakukan pemerintah, masih ditemukan indikasi adanya pihak-pihak yang diduga mempermainkan dana haji sehingga hak jemaah tidak terpenuhi secara maksimal.
"Di Mina, tempat yang memiliki makna penting dalam sejarah perjuangan Islam, Allah memperlihatkan kepada kita bahwa masih ada oknum yang nekat diduga mengemplang uang haji rakyat. Akibatnya, masih ada jemaah haji Indonesia yang tidak mendapatkan haknya, baik berupa tenda maupun fasilitas yang tidak sesuai dengan standar yang seharusnya mereka terima," pungkas Rieke.
