Jakarta, MI - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menanggapi pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menginstruksikan agar seluruh sekolah di Indonesia mengajarkan bahasa Prancis kepada siswa.
Ia mengatakan, Komisi X DPR RI akan meminta penjelasan resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam rapat kerja mendatang terkait kebijakan tersebut.
“Soal kejelasan wajib belajar Bahasa Prancis di sekolah, kami tentu akan meminta Kemendikdasmen menjelaskannya pada Raker dengan kami nanti. Karena sebelumnya juga sempat muncul wacana Bahasa Portugis, namun sampai sekarang belum terlihat tindak lanjut baik dari sisi roadmap, regulasi, maupun kesiapan implementasinya,” ujar Lalu, dikutip Sabtu (30/5/2026).
Meski demikian, Lalu menegaskan bahwa penguatan kemampuan bahasa asing tetap penting untuk menghadapi tantangan global. Hanya saja, ia mengingatkan agar kebijakan pendidikan tidak dibuat secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan kesiapan sistem pendidikan nasional.
“Kami memandang penguatan kemampuan bahasa asing memang penting. Namun kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan kebutuhan nasional, kesiapan tenaga pendidik, kurikulum, dan manfaat nyata bagi peserta didik,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak dipahami publik semata sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional.
“Jangan sampai publik melihat kebijakan ini hanya sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional tanpa perencanaan pendidikan yang matang,” tegasnya.
Oleh karena itu, Komisi X DPR RI akan memastikan lebih dahulu posisi kebijakan tersebut dalam agenda pendidikan nasional. Apabila kesiapan implementasi belum menyeluruh, maka penerapan pengajaran Bahasa Prancis sebaiknya dilakukan secara bertahap.
“Jika kesiapan belum menyeluruh, maka penerapannya sebaiknya dilakukan secara bertahap, sebagai mata pelajaran pilihan, atau program khusus di sekolah tertentu,” tuturnya.
Sebagai informasi, instruksi pengajaran bahasa Prancis di sekolah tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Kepresidenan Élysée, Paris, pada Kamis (28/5/2026).
