.webp&w=3840&q=75)
Jakarta, MI - Operasional PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) yang resmi dimulai pada 1 Juni 2026 mendapat dukungan dari kalangan legislatif. Kehadiran perusahaan tersebut dinilai menjadi langkah penting pemerintah dalam memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor strategis.
Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto, mengapresiasi kebijakan pemerintah yang mewajibkan pelaporan ekspor SDA kepada PT DSI melalui sistem yang terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari reformasi pengelolaan ekspor nasional yang bertujuan meningkatkan transparansi perdagangan serta memperkuat pengawasan arus ekspor.
"Integrasi sistem ini merupakan upaya yang sangat strategis untuk memastikan pengelolaan ekspor SDA berjalan lebih transparan, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara," kata Firnando, Senin (1/6/2026).
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut juga diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan devisa hasil ekspor (DHE) sekaligus menekan berbagai praktik yang selama ini berpotensi merugikan negara, seperti under invoicing, transfer pricing, maupun kebocoran devisa.
Firnando menilai PT DSI memiliki potensi besar dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Pada tahap awal, perusahaan tersebut akan mengelola pelaporan ekspor tiga komoditas strategis, yakni batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan ferro alloy. Ketiga komoditas itu sepanjang 2025 mencatat nilai ekspor sekitar US$66,13 miliar atau setara 23,4 persen dari total ekspor nasional.
"Potensi ekonomi dari komoditas-komoditas tersebut sangat besar sehingga perlu dikelola secara lebih terintegrasi agar nilai tambah yang dihasilkan dapat dinikmati secara optimal oleh negara," ujarnya.
Ia mengingatkan agar implementasi PT DSI tidak menambah rantai birokrasi baru yang justru menghambat aktivitas ekspor. Menurutnya, penyederhanaan proses bisnis harus menjadi prioritas agar dunia usaha tetap dapat beroperasi secara efisien.
Dalam pelaksanaannya, Firnando menekankan pentingnya sinergi antara berbagai kementerian dan lembaga terkait, mulai dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, sektor perbankan, hingga PT DSI sebagai leading sector dalam sistem pengawasan rantai distribusi dan ekspor nasional.
"Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada efektivitas pengawasan di lapangan. Jangan sampai masih ada ruang bagi praktik ekspor ilegal atau kegiatan yang berada di luar mekanisme resmi yang telah ditetapkan pemerintah," tegasnya.
Ia juga meminta agar penegakan hukum dilakukan secara konsisten terhadap setiap bentuk pelanggaran. Menurutnya, penerapan sanksi yang tegas dan proporsional diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus menjaga iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.
Pada bagian akhir, Firnando menegaskan bahwa Komisi VI DPR RI akan mengawal secara ketat kinerja PT DSI sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap Kementerian Perdagangan, Danantara, dan BUMN.
"Kami di Komisi VI DPR RI akan mengawal secara ketat pelaksanaan tugas PT DSI agar mampu menjalankan mandat pemerintah secara efektif, profesional, dan akuntabel. Pengawasan akan difokuskan pada efektivitas tata kelola ekspor, kontribusi terhadap peningkatan pendapatan negara melalui BUMN, serta implementasi kebijakan penempatan Devisa Hasil Ekspor SDA pada perbankan BUMN sebagaimana telah diarahkan pemerintah," ujar Firnando.
Ia menambahkan, keberhasilan PT DSI harus dapat diukur melalui indikator yang nyata dan terukur.
"Keberadaan PT DSI harus mampu menghasilkan peningkatan penerimaan negara, memperkuat cadangan devisa nasional, serta menciptakan sistem ekspor yang lebih transparan dan efisien. Yang terpenting, manfaatnya harus dapat dirasakan secara nyata oleh perekonomian nasional dalam waktu yang relatif cepat," pungkasnya.
