Jakarta, MI - Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp9,02 miliar berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 14 Maret 2025, saat awal dirinya menjabat.
Sebelumnya, Dadan diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala BGN setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta kinerja lembaga tersebut.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, keputusan pergantian pimpinan BGN diambil setelah pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi dalam waktu yang cukup panjang.
“Banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi bahan pertimbangan Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera diperbaiki,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Dalam laporan LHKPN yang telah berstatus verifikasi administratif lengkap tersebut, Dadan melaporkan total kekayaan sebesar Rp9.022.400.000 tanpa memiliki utang.
Aset terbesar Dadan berasal dari kepemilikan tanah dan bangunan senilai Rp5,9 miliar. Harta tidak bergerak tersebut terdiri atas tanah dan bangunan seluas 150 meter persegi dan 250 meter persegi di Kota Bogor dengan nilai Rp2 miliar, serta sebidang tanah seluas 459 meter persegi di Bogor senilai Rp3,9 miliar.
Selain itu, Dadan juga memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp1,4 miliar. Koleksi kendaraan tersebut meliputi Mazda CX-5 tahun 2023 senilai Rp675 juta, Honda HR-V 1.5L SE CVT tahun 2024 senilai Rp330 juta, serta Mazda CX-3 1.5 A/T tahun 2023 senilai Rp395 juta.
Di luar itu, ia juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp322,4 juta serta kas dan setara kas senilai Rp1,4 miliar. Dalam laporan tersebut, tidak tercatat kepemilikan surat berharga maupun aset lainnya.
Sementara itu, Mensesneg Prasetyo menegaskan bahwa evaluasi terhadap BGN tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga tata kelola organisasi, kedisiplinan, hingga pengawasan kualitas makanan dalam program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
“Pemerintah berharap dengan adanya pergantian kepemimpinan ini, pelaksanaan program dapat berjalan lebih baik dan menjawab berbagai masukan dari masyarakat,” kata Prasetyo.
