Jakarta, MI– TNI Angkatan Darat (TNI AD) membantah narasi yang beredar di media sosial terkait dugaan keterlibatan seorang prajurit dalam perilaku LGBT. Hasil pemeriksaan menyeluruh yang dilakukan internal TNI AD menyatakan tidak ditemukan bukti yang mendukung tuduhan tersebut.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen TNI Donny Pramono, mengatakan pemeriksaan dilakukan secara komprehensif melalui keterangan saksi, pemeriksaan kesehatan fisik dan jiwa, evaluasi mental ideologi, hingga penelusuran jejak digital.
"Melalui pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, saksi, pemeriksaan kesehatan jiwa dan fisik, pemeriksaan mental ideologi serta penelusuran jejak digital," kata Donny dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).
Menurut Donny, seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan tidak adanya hubungan romantis maupun hubungan seksual sesama jenis yang melibatkan prajurit tersebut.
"Hasil pemeriksaan tidak menemukan keterlibatan prajurit yang bersangkutan dalam perilaku LGBT sebagaimana yang dituduhkan dalam narasi yang beredar di media sosial," tegasnya.
TNI AD menjelaskan, video yang viral bermula dari unggahan seorang warga sipil yang memiliki hubungan pertemanan dengan prajurit tersebut. Unggahan itu kemudian berkembang menjadi berbagai spekulasi yang dinilai tidak sesuai dengan fakta hasil investigasi.
"Keterangan saksi, hasil pemeriksaan kesehatan, serta penelusuran jejak digital secara konsisten tidak menemukan indikasi adanya perilaku menyimpang sebagaimana yang dituduhkan," ujar Donny.
Meski tidak menemukan pelanggaran, TNI AD menegaskan tetap berkomitmen menindak tegas setiap bentuk pelanggaran disiplin maupun norma yang dilakukan oleh prajurit. Namun dalam kasus ini, tidak terdapat dasar yang cukup untuk menyimpulkan adanya pelanggaran terkait LGBT ataupun perbuatan asusila.
Sebagai langkah pembinaan, prajurit yang menjadi sorotan dalam video viral tersebut tetap akan diberikan arahan agar lebih berhati-hati dalam bergaul dan menggunakan media sosial guna menghindari kesalahpahaman yang dapat merugikan diri sendiri maupun institusi.
TNI AD juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi serta mengedepankan fakta sebelum menyebarkan konten yang berpotensi menimbulkan stigma dan kegaduhan di ruang publik.**
