Jakarta, MI– Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Sulawesi Utara menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk memperkuat ketangguhan daerah-daerah terluar Indonesia.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak pemerintah segera menyalurkan bantuan dan menjangkau warga yang masih terisolasi, terutama di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Menurut Puan, kondisi warga di pulau-pulau terluar yang terdampak gempa tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Kerusakan infrastruktur dan fasilitas umum telah menghambat akses bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan.
"Pemerintah harus segera menjangkau masyarakat yang terisolasi akibat gempa, khususnya warga yang tinggal di pulau terluar dan terdepan. Bantuan harus cepat disalurkan," tegas Puan, Jumat (12/6/2026).
Gempa besar yang berpusat di laut sekitar 244 kilometer barat laut Pulau Karatung itu sempat memicu peringatan dini tsunami. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, guncangan kuat menyebabkan kerusakan rumah warga dan fasilitas publik di sejumlah wilayah Kepulauan Sangihe.
Salah satu wilayah yang terdampak paling parah adalah Desa Kawio, Kecamatan Kepulauan Marore. Sebagian besar bangunan dilaporkan rusak berat hingga rata dengan tanah. Sebanyak 178 kepala keluarga atau sekitar 480 jiwa kini bertahan di area terbuka karena masih khawatir terhadap gempa susulan.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari guna mempercepat penanganan bencana.
Puan menilai peristiwa ini harus menjadi momentum evaluasi nasional terhadap kesiapan sistem mitigasi bencana, khususnya di wilayah kepulauan dan daerah perbatasan yang memiliki tantangan geografis tinggi.
"Ketangguhan bencana di pulau terluar harus semakin diperhatikan. Tantangan geografis justru harus menjadi dasar bagi negara untuk memperkuat antisipasi agar masyarakat tidak menanggung beban besar saat bencana terjadi," ujarnya.
Ia menekankan bahwa keberhasilan penanganan bencana tidak hanya diukur dari minimnya korban jiwa, tetapi juga dari kemampuan negara menjaga fungsi layanan publik, infrastruktur, dan akses masyarakat pascabencana.
Puan juga meminta pemerintah daerah memastikan kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan perempuan.
Selain itu, ia menegaskan pentingnya membangun fasilitas publik yang lebih tahan terhadap risiko bencana. Menurutnya, sekolah, puskesmas, pelabuhan, kantor pemerintahan, hingga fasilitas evakuasi di kawasan pesisir harus dirancang dengan standar ketahanan yang lebih tinggi.
"Jangan sampai investasi besar dalam pembangunan fisik menjadi sia-sia karena tidak mampu bertahan saat bencana datang," katanya.
Puan menyebut gempa Sangihe merupakan "alarm ketangguhan" bagi Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan cincin api dunia. Karena ancaman gempa tidak bisa dihilangkan, maka yang harus diperkuat adalah kesiapsiagaan masyarakat, kualitas infrastruktur, serta sistem mitigasi bencana yang mampu bekerja cepat dan efektif.
"Tujuan akhir penanganan bencana bukan sekadar memulihkan kondisi, tetapi membangun masyarakat yang lebih siap, lebih aman, dan lebih tangguh ketika bencana kembali terjadi," pungkasnya.**
