Jakarta, MI – Gelombang kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin menguat. Dalam aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI, Jakarta, mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia bersama sejumlah elemen mahasiswa lainnya secara tegas menuntut pemerintah menghentikan program unggulan tersebut di tengah berbagai persoalan tata kelola dan dugaan korupsi yang terus bermunculan.
Namun, pemerintah memastikan MBG tidak akan dihentikan. Alih-alih menghentikan program, pemerintah memilih melakukan evaluasi menyeluruh sambil tetap menjalankan layanan bagi jutaan penerima manfaat.
Aksi mahasiswa yang berlangsung Jumat (12/6/2026) itu membawa lima tuntutan utama kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan Program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, serta meminta pemerintah mengakui kesalahan dan berhenti mengelak.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mencabut Program MBG meskipun tekanan publik terus meningkat.
"Program apa pun pasti mengalami dinamika dalam pelaksanaannya. Pasti ada masalah. Tetapi masalah itu bukan berarti membuat kita berhenti. Yang harus dilakukan adalah memperbaiki dan mengevaluasi," kata Qodari.
Menurutnya, penghentian program bukanlah solusi karena manfaat MBG sudah dirasakan langsung oleh kelompok rentan, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan pelajar di berbagai daerah.
"Yang menerima manfaat ini nyata di lapangan. Ada ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah. Karena itu program tidak dihentikan, tetapi diperbaiki," ujarnya.
Pemerintah mengakui terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaan MBG yang harus dibenahi. Karena itu, evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh mulai dari mekanisme penyaluran, kualitas gizi makanan, pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), keterlibatan vendor lokal, hingga tata kelola anggaran.
Sebagai langkah awal, pemerintah telah menghentikan sementara pembangunan dan persiapan sejumlah SPPG yang belum beroperasi. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan penataan ulang sistem berjalan lebih efektif sebelum ekspansi program kembali dilanjutkan.
Di tengah polemik yang berkembang, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris turut mendorong evaluasi total terhadap pelaksanaan MBG. Ia mengusulkan agar masa libur sekolah dimanfaatkan sebagai momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap program tersebut.
Menurut Charles, penghentian sementara distribusi MBG kepada siswa selama masa libur dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memperbaiki berbagai persoalan yang muncul tanpa mengganggu kegiatan belajar mengajar.
Desakan evaluasi semakin menguat setelah muncul berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG, mulai dari kasus keracunan makanan di sejumlah daerah, masalah pendanaan operasional dapur, hingga terbongkarnya dugaan korupsi pengadaan motor listrik dan pengelolaan titik layanan yang kini tengah diusut Kejaksaan Agung.
Meski demikian, pemerintah tetap bersikukuh bahwa yang perlu dihentikan adalah praktik penyimpangan dan kelemahan tata kelola, bukan program MBG itu sendiri. Pemerintah menargetkan proses pembenahan berjalan paralel dengan pelaksanaan program agar manfaat bagi masyarakat tetap dapat dirasakan.
Perdebatan mengenai masa depan MBG kini menjadi salah satu isu paling panas dalam ruang publik. Di satu sisi mahasiswa menilai program tersebut perlu dihentikan sementara untuk dibenahi secara mendasar. Di sisi lain, pemerintah menilai evaluasi dapat dilakukan tanpa harus menghentikan layanan kepada jutaan penerima manfaat.
Tarik-menarik kepentingan tersebut diperkirakan masih akan berlanjut seiring semakin kuatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan salah satu program prioritas nasional tersebut.**
