Jakarta, MI - Badan Gizi Nasional (BGN) akan memanfaatkan masa libur sekolah untuk mengaudit total dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam proses tersebut, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai tidak layak atau tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP) akan ditutup.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan langkah ini diambil untuk memperkuat standar keamanan pangan, meningkatkan kualitas layanan, dan membenahi tata kelola pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.
Menurut Agustina, momentum libur sekolah menjadi waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh sehingga berbagai persoalan di lapangan dapat dibenahi sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
“Kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami akan hentikan dan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik kondisi di lapangan, sudah lebih rapi, terutama tadi masalah data, saya kawal betul teman-teman di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), kami dan kami sudah mulai koordinasi dengan pihak-pihak yang sebenarnya sudah memiliki data,” ujarnya di Jakarta, Senin (15/6/2026).
Agustina mengatakan pembenahan data penerima manfaat akan menjadi dasar bagi BGN untuk menata ulang insentif bagi SPPG. Nantinya, besaran insentif tidak hanya mempertimbangkan jumlah penerima manfaat, tetapi juga indikator lain, termasuk kualitas makanan yang disajikan.
“Kami harapkan nanti insentifnya enggak fixed Rp6 juta semua. Kalau sekarang kan diubah oleh yang dulu ya, bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya Rp6 juta, 500 pun Rp6 juta, kan yang dulu begitu, nah, kalau nanti kita sudah mengetahui berapa real penerima manfaat yang menerima dari SPPG tersebut misalnya, itu kan dampaknya nanti penataan ulang akan begitu,” jelasnya.
Agustina menambahkan kemungkinan menggabungkan SPPG sebagai bagian dari proses penyesuaian atau refocusing, dan menetapkan insentif dari masing-masing dapur MBG.
“Kemudian kita akan tetapkan insentifnya tidak begitu lagi dong, dan tidak sama juga bentuknya. Lalu, model dari insentif itu sendiri, kita akan evaluasi bukan sekadar menghasilkan output berapa lalu diberikan, melainkan bagaimana Anda mampu menghasilkan makanan yang berkualitas, standar makanan keamanan pangannya terpenuhi, jadi kita akan bikin beberapa komposisi untuk penilaian,” kata dia.
Sebelumnya, pemerintah mengungkap adanya praktik jual beli dapur dalam MBG yang menyebabkan jumlah SPPG membengkak hingga mencapai 6.877 titik.
Lonjakan tersebut berpotensi memicu pemborosan anggaran hingga sekitar Rp12 triliun per tahun. Pembengkakan titik layanan itu disebut banyak terjadi di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam konferensi pers Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil yang digelar di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Pria yang akrab disapa Zulhas itu juga menegaskan bahwa selama proses pembenahan tata kelola berlangsung, pemerintah tidak akan membuka operasional dapur MBG baru.
“Penataan ini memang tidak ada yang baru dulu. Penataan dulu. Kami lagi membereskan internal dulu,” ungkap Zulhas.
Zulhas mengatakan, dalam satu bulan ke depan pemerintah akan fokus menyelesaikan berbagai temuan di lapangan agar Program MBG dapat kembali berjalan sesuai tujuan awal.
Selama masa tersebut, pemerintah akan melakukan penataan menyeluruh, mulai dari membenahi titik SPPG yang sempat diperjualbelikan, memetakan sekolah-sekolah penerima MBG, membenahi kualitas dapur, hingga melakukan verifikasi ihwal laporan penerima manfaat dari MBG.
Zulhas juga menyoroti adanya pembengkakan sebanyak 6.877 titik SPPG yang menyebabkan kemungkinan pemborosan sebesar Rp12 triliun per tahun.
“Rencana awal titik itu 21 ribu, tetapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ada membengkak 6.877 titik,” imbuhnya.
Selain itu, pembengkakan juga terjadi di wilayah 3T. Dari target awal sekitar 2 ribu titik, jumlahnya kini menjadi 8.617 titik.
“Perlu penataan yang menyeluruh oleh Kepala BGN dan manajemen yang baru untuk membenahi program yang sangat penting,” kata Zulhas.
