Jakarta, MI– Pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa mulai memukul aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan gangguan listrik berkepanjangan tidak hanya merugikan pelaku usaha, tetapi juga berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Menurut Maman, banyak sektor usaha kecil yang sangat bergantung pada pasokan listrik. Ketika listrik padam, pelaku usaha kehilangan pendapatan dan berisiko mengalami kerugian akibat barang dagangan yang rusak.
"Misalnya mereka yang jualan es, pada saat mati listrik esnya cair dan tidak bisa dijual. Begitu juga pedagang frozen food dan usaha lainnya. Dampak sosialnya ke mana-mana," ujar Maman di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Maman menilai persoalan tersebut harus menjadi alarm bagi PLN untuk segera memperbaiki tata kelola rantai pasok batu bara. Pasalnya, sebagian besar pembangkit listrik utama di Pulau Jawa masih bergantung pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Ia mengingatkan bahwa potensi pemadaman listrik skala besar atau blackout dapat kembali terjadi apabila manajemen pasokan energi tidak dibenahi secara serius.
"Potensi blackout seperti yang pernah terjadi beberapa tahun lalu bisa terulang jika supply chain management PLN tidak segera dibenahi dan ditata dengan baik," tegasnya.
Kekhawatiran serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia mengakui pemadaman bergilir telah mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha.
Pemerintah, kata Airlangga, telah menggelar rapat bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta jajaran direksi PLN untuk mencari solusi cepat atas krisis pasokan listrik tersebut.
"Harapannya akhir Juni ini bisa diselesaikan," kata Airlangga.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan persoalan pasokan batu bara yang dihadapi PLN bukan kejadian baru. Masalah serupa pernah terjadi pada 2022 sehingga diperlukan pengawasan lebih ketat agar tidak kembali mengganggu ketahanan energi nasional.
Menurut Bahlil, kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun. Namun, pasokan yang telah dialokasikan pemerintah sebenarnya berada di kisaran 180 hingga 190 juta ton per tahun sehingga secara teori tidak seharusnya terjadi kekurangan.
"Yang sudah dikontrak oleh PLN 134 juta ton untuk satu tahun. Sekarang baru bulan enam, harusnya tidak ada masalah," ujar Bahlil.
Di sisi lain, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa pemadaman bergilir tidak semata-mata dipicu persoalan batu bara. Dua pembangkit listrik besar milik perusahaan swasta di Pulau Jawa mengalami gangguan teknis sehingga keluar dari sistem kelistrikan nasional.
Gangguan tersebut memaksa PLN melakukan pengaturan beban melalui pemadaman bergilir demi menjaga stabilitas pasokan listrik di Pulau Jawa.
"Kami mohon maaf sebesar-besarnya atas gangguan yang mengakibatkan pemadaman bergilir di Pulau Jawa," kata Darmawan.**
