Jakarta, MI - PT Pos Indonesia (Persero) tengah menjadi sorotan setelah mencuat dugaan penyimpangan tata kelola, termasuk indikasi manipulasi laporan keuangan. Di tengah polemik tersebut, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) memastikan proses audit dan investigasi sedang berjalan.
Langkah itu dilakukan setelah Direktur Utama PT Pos Indonesia, Daud Joseph, mengundurkan diri pada Kamis (2/7/2026).
"Kami juga menerima laporan serta menemukan indikasi berbagai penyimpangan, termasuk dugaan rekayasa keuangan, yang saat ini sedang ditindaklanjuti melalui mekanisme audit dan investigasi sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Managing Director Stakeholders Management & Communications Rohan Hafas, dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (5/7/2026).
Profil PT Pos Indonesia
Di tengah proses audit tersebut, Pos Indonesia merupakan salah satu badan usaha milik negara (BUMN) tertua di Indonesia dengan sejarah yang telah berlangsung hampir tiga abad.
Berdasarkan laman resmi perusahaan, cikal bakal Pos Indonesia bermula dari pendirian kantor pos pertama di Batavia pada 26 Agustus 1746 oleh Gubernur Jenderal G.W. Baron van Imhoff. Saat itu, kantor pos dibangun untuk menjamin keamanan pengiriman surat, terutama bagi para pedagang dan masyarakat yang bepergian antara Hindia Belanda dan Belanda.
Empat tahun kemudian, pemerintah kolonial mendirikan Kantor Pos Semarang guna memperlancar layanan pengiriman surat antara Batavia dan Semarang melalui jalur Karawang, Cirebon, dan Pekalongan.
Seiring perkembangan zaman, kelembagaan Pos Indonesia terus mengalami transformasi. Pada 1875, layanan pos digabung dengan layanan telegraf melalui pembentukan Posten Telegraafdienst. Dua tahun berselang, dinas pos Hindia Belanda bergabung dengan Union Postale Universelle (UPU) atau Persatuan Pos Universal, yang menandai terhubungnya layanan pos Indonesia dengan jaringan internasional.
Setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada 27 September 1945, Angkatan Muda PTT mengambil alih Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon (PTT) dari pemerintah pendudukan Jepang. Peristiwa bersejarah tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Bakti Postel.
Perubahan status perusahaan berlanjut pada 1965 ketika Pos Indonesia menjadi Perusahaan Negara (PN) Pos dan Giro. Selanjutnya, pada 1978 pemerintah mengubahnya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro yang bertugas sebagai penyelenggara tunggal layanan pos dan giro, baik domestik maupun internasional.
Status perusahaan kemudian kembali berubah menjadi PT Pos Indonesia (Persero) pada 20 Juni 1995. Hingga kini, perusahaan mengoperasikan sekitar 24.000 titik layanan yang menjangkau seluruh kota dan kabupaten di Indonesia, hampir seluruh kecamatan, sekitar 42% kelurahan dan desa, serta ratusan kawasan transmigrasi terpencil.
Pos Indonesia juga mengelola lebih dari 4.800 kantor pos yang didukung sistem digital dan jaringan logistik terintegrasi.
Sejak resmi menjadi persero pada 1995, kursi Direktur Utama PT Pos Indonesia telah berganti delapan kali dengan sembilan periode kepemimpinan. Daud Joseph menjadi direktur utama terbaru, namun masa jabatannya hanya berlangsung sekitar empat bulan, dari Maret hingga Juli 2026.
Berikut daftar Direktur Utama PT Pos Indonesia sejak berstatus persero:
- Marsetio F. Wijanto (1995–1999), direktur utama pertama setelah perubahan status menjadi PT.
- Cigugur S. Samik (1999–2004)
- Sutrisno (2004–2008)
- I Ketut Mardjana (2009–2013)
- Budi Setiawan (2013–2015)
- Gilarsi Wahju Setijono (2015–2020)
- Faizal Rochmad Djoemadi (2020–2026)
- Daud Joseph (Maret 2026–Juli 2026)
