Jakarta, MI – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, melontarkan kritik keras terhadap praktik pengisian jabatan komisaris dan direksi di perusahaan pelat merah yang dinilai masih sarat kepentingan politik. Menurutnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak boleh dijadikan tempat bagi-bagi jabatan ataupun balas jasa politik.
"Kami mengingatkan bahwa BUMN bukan tempat bagi-bagi jabatan. Perusahaan negara bukan milik penguasa, bukan milik partai politik, dan bukan milik kelompok tertentu," kata Fernando kepada Monitorindonesia.com, Senin (6/7/2026).
Fernando menegaskan, seluruh aset dan modal yang dikelola BUMN berasal dari negara sehingga setiap posisi strategis harus diisi oleh sosok yang memiliki kompetensi, integritas, rekam jejak, dan kepemimpinan yang teruji, bukan karena faktor kedekatan dengan elite kekuasaan.
Menurutnya, praktik penempatan komisaris maupun direksi tanpa mempertimbangkan kapasitas hanya akan merusak tata kelola perusahaan dan menggerus kepercayaan publik terhadap BUMN.
"Jabatan komisaris maupun direksi bukan hadiah politik. Itu adalah amanah besar yang menyangkut pengelolaan uang negara, aset negara, dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.
Fernando menilai, apabila pengisian jabatan dilakukan tanpa sistem merit yang jelas, kritik masyarakat merupakan sesuatu yang wajar. Sebab, dampaknya tidak hanya terhadap kinerja perusahaan, tetapi juga terhadap efektivitas pengelolaan kekayaan negara.
Ia menekankan bahwa BUMN harus dikelola secara profesional melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik nepotisme maupun kepentingan politik jangka pendek.
"Meritokrasi jangan hanya menjadi slogan. Itu harus menjadi fondasi utama agar BUMN mampu bersaing, menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi negara, bukan justru menjadi ladang pembagian kursi kekuasaan," ujarnya.
Fernando juga mendesak Presiden Prabowo Subianto segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola BUMN dengan mengutamakan profesionalisme dan transparansi dalam pengisian jabatan strategis.
"Presiden Prabowo harus memastikan BUMN benar-benar dikelola oleh orang-orang profesional. Jangan sampai perusahaan negara lebih banyak menguntungkan komisaris dan direksi hasil titipan politik daripada memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat Indonesia," pungkas Fernando.
