Jakarta, MI - Dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi kembali menjadi sorotan setelah sistem digitalisasi Pertamina menemukan pola pengisian yang dinilai tidak wajar. Temuan tersebut memicu desakan agar aparat penegak hukum segera bertindak tegas terhadap pelaku yang diduga memanfaatkan celah sistem demi meraup keuntungan dari subsidi negara.
Anggota Komisi XII DPR, Ratna Juwita Sari, meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dilakukan melalui modus "ambil jatah" secara sistematis. Menurutnya, praktik tersebut tidak bisa lagi dipandang sebagai pelanggaran administratif, melainkan telah mengarah pada tindak kejahatan yang merugikan negara sekaligus mengurangi hak masyarakat yang berhak menerima subsidi.
Berdasarkan data digitalisasi Pertamina per Maret 2026, ditemukan kendaraan yang melakukan pengisian BBM bersubsidi hingga 82 kali dalam satu bulan dengan total volume mencapai 4.992 liter.
Pelaku diduga sengaja melakukan setiap transaksi di bawah batas maksimal harian 200 liter agar tidak terdeteksi oleh sistem pengawasan otomatis.
"Fenomena ini sangat memprihatinkan. Ini menunjukkan adanya modus yang dirancang secara sistematis untuk mengakali aturan. Pelaku seperti ini harus dihukum tegas karena telah menyalahgunakan subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat," kata Ratna Juwita Sari di Jakarta, Sabtu (18/7/2026).
Ratna juga mempertanyakan efektivitas sistem digitalisasi SPBU yang selama ini diklaim mampu mengawasi distribusi BBM bersubsidi secara akurat. Menurutnya, pola transaksi yang berulang dan berlangsung dalam jangka waktu lama seharusnya bisa segera terdeteksi melalui sistem pengawasan berbasis teknologi.
Ia meminta PT Pertamina dan BPH Migas memberikan penjelasan mengenai penyebab transaksi mencurigakan tersebut baru diketahui setelah berlangsung cukup lama. Ratna menilai sistem digital semestinya dilengkapi mekanisme early warning yang mampu mendeteksi sekaligus menghentikan transaksi tidak wajar secara real time.
"Yang menjadi pertanyaan, mengapa sistem baru mengetahui setelah kasus ini terjadi? Apakah memang belum ada mekanisme early warning yang bisa langsung membaca pola pengisian yang tidak wajar? Padahal transaksi dilakukan berulang kali dan memiliki pola yang sama. Sistem seperti ini seharusnya bisa langsung memberikan peringatan bahkan memblokir transaksi sebelum kerugian semakin besar," tegas politisi PKB ini.
Legislator asal Fraksi PKB itu menilai evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi sudah menjadi kebutuhan mendesak. Menurutnya, digitalisasi tidak boleh berhenti sebagai alat pencatat transaksi, tetapi harus berfungsi sebagai instrumen pencegahan terhadap potensi penyimpangan.
Ratna mengingatkan bahwa lemahnya sistem pengawasan dapat membuka peluang penyalahgunaan subsidi dalam skala besar yang pada akhirnya membebani keuangan negara.
"Jangan sampai digitalisasi hanya menjadi alat pencatatan, tetapi gagal menjadi instrumen pencegahan. Negara harus hadir memastikan setiap liter BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak, bukan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan secara ilegal. Jika ada celah dalam sistem, segera perbaiki dan tindak tegas semua pihak yang terlibat agar praktik serupa tidak terus berulang," pungkas Ratna.
