Jakarta, MI – Gelombang keresahan pemerintah kabupaten mencuat dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Para bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) mengeluhkan pemotongan anggaran, meningkatnya beban kerja, hingga belum adanya penyesuaian gaji kepala daerah.
Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, menyebut dua tahun terakhir menjadi periode yang penuh tantangan bagi pemerintah kabupaten. Kebijakan efisiensi anggaran dinilai mempersempit ruang fiskal daerah sehingga berbagai program pembangunan sulit direalisasikan.
"Terus terang sudah meluasnya keresahan dan kebimbangan bagi kami menjalankan peran dan fungsi kepala daerah," ujar Bursah dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurut Bursah, pemangkasan anggaran membuat pemerintah daerah kesulitan memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat. Di sisi lain, tuntutan terhadap kepala daerah justru terus meningkat.
"Kami memiliki keterbatasan fiskal untuk merealisasikan itu semua karena adanya pemotongan dan kewajiban efisiensi anggaran," katanya.
APKASI menilai beban seorang bupati kini tidak lagi sebatas mengurus pelayanan publik dan pembangunan daerah. Kepala daerah juga harus turun tangan menangani persoalan konflik agraria, sengketa kawasan hutan, aktivitas pertambangan, hingga kerusakan lingkungan yang kerap berada di luar kewenangan pemerintah kabupaten.
Bursah mengatakan, berbagai konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan maupun pertambangan pada akhirnya tetap bermuara ke pemerintah daerah untuk diselesaikan.
"Konflik tata kelola kawasan hutan, pertambangan, dan lain-lain yang bukan menjadi urusannya pun pada akhirnya menjadi urusan bupati, termasuk kerusakan lingkungan yang jadi masalah besar saat ini," ujarnya.
Ia juga menyoroti maraknya konflik lahan yang melibatkan perusahaan sawit dan batu bara yang dinilai semakin membebani pemerintah daerah.
"Termasuk kerusakan lingkungan yang jadi masalah besar saat ini, terutama kabupaten penghasil batu bara dan konflik agraria karena pengambilan tanah rakyat sewenang-wenang oleh korporasi sawit maupun korporasi batu bara," tegasnya.
Selain menyoroti kebijakan efisiensi anggaran, APKASI juga meminta pemerintah pusat mengevaluasi mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH). Menurut organisasi tersebut, daerah penghasil sumber daya alam belum memperoleh pembagian fiskal yang proporsional sehingga kemampuan keuangan daerah semakin terbatas.
Dalam forum tersebut, APKASI juga menyampaikan aspirasi agar pemerintah menghentikan pemotongan anggaran daerah pada 2027 serta mempertimbangkan penyesuaian gaji kepala daerah yang dinilai tidak lagi sebanding dengan tanggung jawab dan kompleksitas pekerjaan yang terus bertambah.
Keluhan para bupati itu menjadi sinyal bahwa hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah masih menyisakan persoalan. Di tengah tuntutan percepatan pembangunan dan pelayanan publik, pemerintah daerah berharap dukungan anggaran yang lebih memadai agar pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan secara efektif.**
