Jakarta, MI - Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum menilai merosotnya tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera membenahi kinerja kabinet. Menurutnya, Presiden membutuhkan tim yang lebih solid agar laju pemerintahan sejalan dengan ekspektasi masyarakat.
Anas mengatakan, tantangan pemerintah bukan semata pada program yang dijalankan, melainkan pada ritme kerja para menteri yang dinilai belum secepat Presiden. Ia bahkan mengingatkan kabinet yang terlalu besar berisiko menghambat koordinasi dan membuat kinerja antarkementerian tidak seimbang.
"Kabinet yang terlalu gemuk bisa menciptakan keadaan: Presiden lari kencang, kerja sangat keras, tetapi ada sebagian dari 'keluarga besar kabinet' hanya bekerja sekadarnya," ujar Anas melalui media sosialnya, dikutip Sabtu (1/8/2026).
Menurutnya, tren penurunan kepuasan publik masih bisa dibalik apabila pemerintah berani melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kabinet. Ia menegaskan seluruh menteri harus bergerak dalam satu komando dan mengikuti ritme kerja yang ditetapkan Presiden.
Anas juga mengingatkan agar tidak muncul persepsi adanya menteri yang lebih diprioritaskan dibandingkan yang lain. Menurutnya, kesan tersebut dapat mengganggu soliditas kabinet dan menghambat efektivitas pemerintahan.
"Konsolidasi kerja dan kinerja pemerintahan harus benar-benar utuh dan bersatu. Kesan sepintas ada yang 'diutamakan' dan 'dinomorduakan', termasuk dalam hal personel kabinet, penting untuk diselesaikan. Kabinet mesti benar-benar bergerak bersama dalam irama kerja yang dipimpin Presiden," kata dia.
Karena itu, Anas mengusulkan pemerintah mempertimbangkan perampingan kabinet. Menurutnya, struktur kabinet yang lebih ramping akan mempercepat koordinasi, mempermudah pengambilan keputusan, sekaligus meningkatkan efisiensi pemerintahan.
Tak hanya soal struktur kabinet, Anas juga meminta pemerintah kembali fokus merealisasikan janji-janji kampanye. Di tengah ruang fiskal yang terbatas, ia menilai pemerintah sebaiknya tidak lagi banyak meluncurkan program-program baru yang bersifat sementara.
"Kembali fokus untuk memenuhi janji kampanye yang eksplisit. Apalagi dengan ketersediaan anggaran yang relatif cupet. Manuver berupa kreasi program-program yang cenderung dadakan, bersifat ad hoc, sebaiknya tidak lagi dilakukan," tuturnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pembenahan komunikasi publik pemerintah. Menurut Anas, pemerintah harus lebih banyak membangun agenda dan narasi strategis ketimbang terus merespons polemik dengan klarifikasi.
Selain itu, ia mendorong pemerintah mempercepat perbaikan di sektor-sektor yang paling dirasakan masyarakat, mulai dari pangan, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, pelayanan publik hingga keamanan.
Anas berharap evaluasi terhadap kabinet dan pola kerja pemerintahan segera dilakukan agar efektivitas pemerintahan meningkat dan kepercayaan publik kembali menguat.
"Rakyat berharap kinerja pemerintah makin baik dan itu akan terpantul pada angka approval rating yang juga baik (membaik)," pungkasnya.
