Jakarta, MI - Calon peserta Sekolah Kedinasan 2026 perlu memperhatikan perubahan mekanisme pendaftaran tahun ini. Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan proses pendaftaran tidak lagi menggunakan laman dikdin.bkn.go.id seperti tahun lalu.
Untuk seleksi 2026, pendaftaran akan dilakukan melalui portal SSCASN BKN di sscasn.bkn.go.id. Saat ini, laman tersebut masih menampilkan informasi "Seleksi Sekolah Kedinasan 2026 Coming Soon", sehingga pendaftaran belum dibuka.
BKN mengimbau masyarakat untuk rutin memantau portal SSCASN agar tidak ketinggalan informasi terkait jadwal maupun persyaratan seleksi.
"Pantau terus laman SSCASN untuk pembaruan jadwal dan persyaratan," tulis pengumuman di portal tersebut, dikutip dari Instagram BKN, Sabtu (1/8/2026).
Cara Membuat Akun SSCASN
Meski pendaftaran belum dimulai, calon peserta sudah bisa membuat akun SSCASN sebagai persiapan awal. Berikut langkah-langkahnya:
- Buka laman https://sscasn.bkn.go.id
- Klik tombol "Buat Akun"
- Ikuti seluruh tahapan yakni swafoto, cek identitas, lengkapi data, konfirmasi, dan selesai
- Setelah tahap selesai, akun berhasil terdaftar dan data tidak bisa diubah lagi
- Cetak informasi pendaftaran sebagai bukti
- Klik "Lanjutkan Login Pendaftaran" saat pendaftaran Sekolah Kedinasan 2026 sudah resmi dibuka
Perlu diketahui, portal SSCASN saat ini masih digunakan untuk proses Seleksi CASN Sekolah Rakyat 2026. Informasi khusus mengenai Sekolah Kedinasan 2026 belum tersedia, sehingga peserta diminta menunggu pengumuman resmi sebelum melanjutkan proses pendaftaran.
Tiga Persiapan Sebelum Mendaftar
BKN juga mengingatkan calon peserta agar mulai menyiapkan beberapa hal berikut:
- Pertama, buat akun di portal SSCASN BKN di https://sscasn.bkn.go.id menggunakan nomor KTP dan nomor Kartu Keluarga.
- Kedua, siapkan dokumen dalam bentuk scan atau foto digital meliputi KTP/KIA/KK, akta kelahiran, ijazah, dan transkrip nilai ijazah.
- Ketiga, kenali daftar instansi yang membuka Sekolah Kedinasan 2026 yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Badan Pusat Statistik, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, serta BMKG.
