Jakarta, MI - Pemerintah bersiap merombak basis data penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan sekitar 6 juta data ganda. Temuan tersebut berpotensi memangkas jumlah penerima manfaat setelah proses validasi dan sinkronisasi data lintas kementerian rampung.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan pencocokan data dilakukan untuk menghapus identitas penerima yang tercatat lebih dari satu kali. Langkah ini dinilai penting agar penyaluran MBG benar-benar tepat sasaran dan tidak terjadi penerima ganda.
Meski demikian, Sudaryono menegaskan data ganda tersebut bukan berarti terdapat penerima fiktif. Menurutnya, persoalan muncul karena satu anak bisa masuk ke dalam lebih dari satu basis data pemerintah.
Ia mencontohkan, seorang anak dapat tercatat sebagai siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) di bawah Kementerian Agama, tetapi pada saat yang sama juga terdata sebagai santri di pondok pesantren.
"Atau dia SMP di dalam pondok (pesantren) dihitung di data Kemendikdasmen sebagai siswa. Kemudian dia juga tercatat sebagai santri di pondok pesantren," kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (6/8/2026).
Akibat temuan tersebut, pemerintah memperkirakan jumlah penerima MBG akan mengalami penyesuaian setelah proses pembersihan data selesai. Sudaryono menyebut pengurangan penerima diperkirakan mencapai sekitar 6 juta orang.
"Kalau nggak salah ada pengurangannya ada sekitar ya ada 6 juta," kata dia.
Untuk merapikan basis data, BGN kini menggandeng sejumlah kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Agama, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, hingga Kementerian Kesehatan.
Sinkronisasi dilakukan agar seluruh sistem pendataan pemerintah saling terhubung dan setiap anak hanya memiliki satu identitas sebagai penerima manfaat.
"(Agar) Datanya tuh saling ngobrol gitu sehingga kita betul-betul menemukan sebetulnya tuh. Jadi, tidak ada double identitas," tuturnya.
BGN menegaskan validasi data ini bukan bagian dari pengurangan program MBG, melainkan upaya membersihkan data penerima agar distribusi anggaran lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Dengan basis data yang telah diperbarui, pemerintah berharap tidak ada lagi satu penerima yang tercatat lebih dari satu kali dalam sistem.
