Jakarta, MI – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membantah tudingan bahwa pemerintah kembali membuka tambang pasir laut di Kepulauan Riau.
KKP menegaskan kegiatan yang sedang diproses merupakan pengelolaan hasil sedimentasi laut untuk menjaga kesehatan ekosistem, bukan aktivitas pertambangan.
Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita, mengatakan pemerintah telah memiliki dasar hukum melalui PP Nomor 26 Tahun 2023 serta Keputusan Menteri Nomor 13 Tahun 2026 mengenai pengelolaan hasil sedimentasi laut.
Menurutnya, lokasi yang ditetapkan telah melalui kajian berbagai instansi, mulai dari aspek ekologi hingga sosial masyarakat.
"Ini bukan penambangan pasir laut. Fokus utamanya adalah membersihkan sedimen demi menjaga kesehatan laut," kata Frista.
Ia menjelaskan perusahaan yang saat ini berada di lapangan baru sebatas melakukan pengambilan sampel sedimen dengan jumlah sangat terbatas untuk kepentingan pengujian laboratorium.
"Satu titik sampel hanya sekitar lima sampai 15 kilogram pasir. Itu bukan pengambilan pasir dalam skala besar," ujarnya.
Frista juga memastikan hingga saat ini KKP belum menerbitkan satu pun izin operasional pengelolaan sedimentasi laut di Kepulauan Riau.
Menurut dia, setiap permohonan izin tetap harus melewati proses analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), konsultasi publik, hingga verifikasi rencana kerja secara menyeluruh.
"Kalau hasil verifikasi menunjukkan dampaknya tidak dapat diterima, tentu izin juga tidak akan diberikan," tegasnya.
KKP juga menyatakan penolakan masyarakat pesisir dan nelayan akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses evaluasi sebelum pemerintah memutuskan memberikan izin operasional.**
