Jakarta, MI - BPJS Watch menilai pemerintah belum menunjukkan keberpihakan yang cukup terhadap masyarakat miskin dalam arah kebijakan RAPBN 2027, khususnya untuk layanan kesehatan dan jaminan sosial.
Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar meminta pemerintah memperbesar anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Saat ini, anggaran PBI JKN hanya mencakup 96,8 juta orang. Jumlah itu dinilai perlu dinaikkan menjadi 113 juta orang sesuai target dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2023.
Selain itu, besaran iuran PBI JKN juga dinilai sudah waktunya dinaikkan. Iuran yang saat ini sebesar Rp42 ribu per orang per bulan disebut sudah bertahan selama enam tahun.
Timboel mendorong iuran tersebut naik menjadi Rp70 ribu per orang per bulan mulai 2027, sesuai kajian aktuaria DJSN untuk menjaga ketahanan DJS JKN dan mencegah defisit yang bisa mengganggu layanan kesehatan.
"Defisit menyebabkan BPJS Kesehatan tidak mampu membayar klaim INA CBGs ke RS dan Kapitasi ke FKTP," kata Timboel dalam catatannya terkait RAPBN 2027, Jumat (14/8/2026).
40 Juta Rakyat Miskin Belum Terjamin
BPJS Watch juga menyoroti masih banyaknya masyarakat miskin yang belum memperoleh jaminan kesehatan. Timboel menyebut sekitar 40 juta rakyat miskin saat ini belum bisa dijamin pemerintah pusat maupun daerah karena keterbatasan anggaran.
Ia juga menyoroti penonaktifan sekitar 11 juta peserta PBI JKN sejak 1 Februari yang kemudian disusul penonaktifan berikutnya.
Bagi Timboel, kondisi tersebut tidak bisa dianggap sekadar persoalan administrasi kepesertaan karena menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan.
"Hal ini bentuk pengabaian hak konstitusional rakyat atas Layanan kesehatan," tegasnya.
Karena itu, BPJS Watch meminta pemerintah memastikan anggaran kesehatan 2027 benar-benar mampu menopang pembiayaan PBI JKN sekaligus memperkuat fasilitas kesehatan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Salah satu yang disorot adalah Kabupaten Nias Selatan. Timboel menyebut terdapat dua RSUD di daerah tersebut yang belum bekerja sama dengan JKN karena kondisi sarana dan prasarana yang memprihatinkan. Ketersediaan tenaga kesehatan juga dinilai belum memadai untuk melayani masyarakat.
Minta Transfer ke Daerah Dikembalikan
Timboel turut mendesak pemerintah kembali memperkuat transfer ke daerah. Anggarannya diharapkan setidaknya kembali ke level 2025 yang mencapai Rp919,9 triliun.
Menurut Timboel, dana tersebut dibutuhkan pemerintah daerah untuk membayar iuran JKN masyarakat miskin melalui skema PBPU Pemda, melunasi tunggakan iuran, hingga memperbaiki dan membangun rumah sakit daerah.
Selain JKN, pemerintah juga diminta segera merealisasikan alokasi Penerima Bantuan Iuran untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), dan Jaminan Hari Tua (JHT).
Timboel mengingatkan kebijakan tersebut merupakan bagian dari amanat Pasal 14 UU SJSN dan Inpres Nomor 8 Tahun 2025.
Ia menilai pemerintah tidak boleh hanya fokus menggelontorkan anggaran untuk program-program prioritas, sementara kebutuhan dasar seperti kesehatan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin justru tertinggal.
Menurut Timboel, pidato Presiden Prabowo Subianto terkait RAPBN 2027 masih lebih banyak menekankan program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, dan Universitas RI yang membutuhkan anggaran besar.
"Pidato Presiden hari ini tidak berpihak pada hak konstitusional rakyat miskin atas layanan kesehatan, jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan," ujarnya.
Ia menilai arah RAPBN 2027 yang disampaikan Presiden dalam pidatonya hari ini belum sejalan dengan amanat Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.
