Netty : Kebijakan PPN Sembako Tidak Masuk Akal

  • Whatsapp
https://fraksi.pks.id/app/uploads/2020/07/IMG_20200709_223637_284.jpgNetty : Kebijakan PPN Sembako Tidak Masuk Akal
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher [Foto-fraksi.pks.id]

Jakarta, Monitorindonesia.com – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta kepada pemerintah untuk berhenti menguji kesabaran masyarakat secara terus menerus dan harus membatalkan rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang kebutuhan pokok. Masyarakat juga menilai karena kebijakan tersebut tidak masuk akal.

“Rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang kebutuhan pokok tersebut harus dibatalkan. Pemerintah harus peka dengan kondisi masyarakat saat ini. Berhentilah menguji kesabaran rakyat dengan membuat kebijakan yang tidak masuk akal,” ujar Netty  dalam keterangannya kepada awak media, Kamis, (10/06/2021).

Bacaan Lainnya

Politisi PKS tersebut menegaskan kepada pemerintah agar berpikir keras dalam mencari sumber pendapatan negara, bukan mencari cara yang mudah saja.

“Apakah pemerintah sudah tidak tahu lagi cara mencari sumber pendapatan negara kecuali dengan menarik pajak dari rakyat? Sembako pun dipajaki dan dinaikkan nilai pajaknya. Dengan jumlah penduduk yang besar, menarik pajak dari rakyat memang menjadi cara mudah mengumpulkan uang,” tegasnya.

Netty juga  mengingatkan pemerintah, dalam mengemban tugasnya harus menciptakan kemakmuran bagi rakyat, bukan menimbulkan kesengsaraan.

“Pengenaan PPN sembako akan membuat rakyat kian tercekik. Jumlah keluarga miskin akan bertambah dan pasti berdampak pada standar kesehatan. Kita khawatir banyak keluarga akan kesulitan memenuhi standar gizi untuk anak-anak, bahkan dapat mengancam naiknya angka stunting dan gizi buruk. Saat ini saja angka stunting dan gizi buruk kita masih tinggi, bahkan stunting kita nomor empat tertinggi di dunia,” pungkasnya.

Seperti diketahui, pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak. Kebijakan itu akan tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). (AAS)

#PPN Sembako
#PPN Sembako Tidak Masuk Akal

Pos terkait