Novel Baswedan Akui Dengar Kabar Tak Lolos Tes Kebangsaan

  • Whatsapp
75 Pegawai KPK Resmi Dinonaktifkan, Novel Cs Melawan
Penyidik senior KPK Novel Baswedan

Monitorindonesia.com – Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengaku sudah mendengar kabar bakal tak lolos asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai salah satu syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Iya benar, saya dengar informasi tersebut,” kata Novel Beswedan saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (4/5/2021).

Bacaan Lainnya

Berdasarkan informasi ada 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK. Mereka terancam gagal alih status menjadi ASN.

Selain Novel Baswedan, nama lainnya yang disebut tidak lolos tes ASN, yakni Yudi Purnomo yang dikenal sebagai ketua Wadah Pegawai KPK.Juga sejumlah Kasatgas penyelidik dan penyidik dari unsur internal KPK.

Novel Baswedan mengatakan, upaya untuk menyingkirkan orang-orang yang berintegritas dari KPK adalah upaya lama yang terus dilakukan. Namun, Novel mengaku tak menyangka saat ini upaya tersebut justru dilakukan pimpinan KPK melalui tes ASN.

“Upaya untuk menyingkirkan orang-orang baik dan berintegritas dari KPK adalah upaya lama yang terus dilakukan. Bila informasi tersebut benar, tentu saya terkejut. Karena baru kali ini upaya tersebut justru dilakukan oleh Pimpinan KPK sendiri,” ungkap Novel Baswedan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai TWK telah dirancang sejak awal untuk tidak meloloskan Novel Baswedan Cs masuk dan bekerja di KPK. Menurut ICW, penyingkiran Novel Cs merupakan episode akhir dari upaya menghabisi KPK.

“ICW beranggapan ketidaklulusan sejumlah pegawai dalam tes wawasan kebangsaan telah dirancang sejak awal sebagai episode akhir untuk menghabisi dan membunuh KPK,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Selasa (4/5/2021).

Sekjen KPK Cahya Harefa membantah hasil tes ASN terhadap pegawai KPK bocor kepada publik. Cahya mengklaim, hasil tes tersebut masih disegel dan belum diumumkan bahkan di internal KPK.

“Saat ini, hasil penilaian asesmen TWK (tes wawasan kebangsaan) tersebut masih tersegel dan disimpan aman di Gedung Merah Putih KPK dan akan diumumkan dalam waktu dekat sebagai bentuk transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan KPK,” kata Sekjen KPK Cahya H Harefa dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (4/5/2021).

Cahya mengatakan secara kelembagaan, KPK tunduk kepada peraturan bahwa pengalihan pegawai KPK menjadi ASN merupakan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK bekerja sama dengan BKN menggelar asesmen wawasan kebangsaan bagi seluruh pegawai tetap dan pegawai tidak tetap KPK yang menjadi salah satu rangkaian proses alih stasus tersebut.

Adapun materi dalam asesmen wawasan kebangsaan, yaitu integritas berbangsa untuk menilai konsistensi perilaku pegawai apakah sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya, netralitas ASN untuk menilai ketidakberpihakan pegawai pada segala bentuk pengaruh manapun dan pihak siapapun. Selain itu, antiradikalisme untuk menilai kesetiaan pegawai terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah.[man]

Pos terkait