Nurdin Abdullah Khianati Kepercayaan Masyarakat dan Penghargaan Pegiat Antikorupsi

  • Whatsapp
Nurdin Abdullah Khianati Kepercayaan Masyarakat dan Penghargaan Pegiat Antikorupsi
Gubernur Sulawesi Selatan non aktif Nurdin Abdullah di KPK.[ist]

Monitorindonesia.com – Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021.

Nurdin diduga menerima suap Rp 2 miliar dari Direktur PT Agung Perdana Bulukumba dan gratifikasi senilai Rp 3,4 miliar dari kontraktor lainnya.

Bacaan Lainnya

Atas suap dan gratifikasi yang diduga diterimanya, Nurdin melanggar sumpah jabatannya serta melanggar aturan yang berlaku.Kepercayaan yang diterima dari masyarakat juga dikhianati oleh Nurdin juga.

“Kami sangat menyayangkan korupsi yang dilakukan Gubernur Nurdin Abdullah telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan, bukan hanya oleh rakyat,” kata Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung KPK, Minggu (28/2/2021).

Tak hanya kepercayaan masyarakat yang telah memilihnya, Nurdin juga telah mengkhianati kepercayaan berbagai lembaga masyarakat yang memberikan penghargaan kepadanya. Nurdin pernah mendapat penghargaan antikorupsi dari perkumpulan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA), saat menjabat sebagai Bupati Bantaeng, Sulsel pada 2017 lalu.

Firli menegaskan, Nurdin seharusnya dapat menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan masyarakat Sulsel dan lembaga yang menyematkan penghargaan kepadanya. “Seharusnya dijadikan amanah oleh yang bersangkutan,” kata Firli.

Firli menegaskan, KPK akanterus mengingatkan seluruh kepala daerah bahwa jabatannya adalah amanat rakyat yang seharusnya dilakukan dengan penuh integritas.Dia menekankan, korupsi tak semata soal kerugian negara, tetapi juga penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, dan gratifikasi.

“Kami akan terus mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara, khususnya kepala daerah, untuk tetap memegang teguh janji dan sumpah jabatan yang diucapkan saat dilantik. Jabatan adalah amanat rakyat, jangan dikhianati hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu,” kata Firli.(odr)

Pos terkait