Kasus Jual Beli Jabatan di Bogor, 14 ASN Diperiksa

Bogor, MI - Isu terkait dugaan praktik jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Bogor kini memasuki fase lanjutan. Inspektorat tengah menyelidiki kasus ini dengan memeriksa 14 aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari investigasi.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, membenarkan bahwa penanganan kasus ini telah bergeser dari tahap pembinaan kepegawaian ke investigasi yang lebih mendalam. Pendekatan yang diterapkan saat ini berbeda, karena fokusnya adalah mengumpulkan fakta dan data yang memiliki kekuatan hukum.

"Sudah masuk tahap investigasi. Artinya pendekatannya bukan lagi pembinaan, tapi bagaimana mencari fakta dan data yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum," kata Ajat saat memberikan keterangan di Cibinong, Kamis (9/4/2026).

Hingga saat ini, 14 ASN telah dimintai keterangan. Proses pemeriksaan tidak hanya sebatas mengumpulkan pernyataan, tetapi juga melibatkan cross check antar keterangan untuk memastikan validitas informasi.

Ajat menilai, keterangan yang tidak didukung bukti kuat berpotensi menjadi data yang lemah dalam proses hukum. Oleh karena itu, Inspektorat mengambil langkah hati-hati dalam menyusun hasil pemeriksaan sebelum disampaikan ke publik.

"Kalau hanya berdasarkan cerita tanpa bukti, itu menjadi lemah. Makanya dilakukan cross check satu sama lain," ujarnya.

Hingga kini, laporan hasil investigasi belum diserahkan secara resmi kepada pemerintah daerah. Ajat menegaskan pihaknya masih menunggu hasil akhir dari Inspektorat untuk mengetahui siapa saja yang terlibat serta peran masing-masing pihak.

Saat ditanya kemungkinan keterlibatan pejabat tinggi pratama, Ajat belum memberikan jawaban pasti. Ia menyebut informasi tersebut akan dijelaskan setelah laporan resmi diterima.

"Secara formal belum disampaikan kepada kami. Masih di Inspektorat. Kita tunggu hasilnya," ucapnya.

Pemerintah Kabupaten Bogor menargetkan hasil investigasi kasus ini dapat diumumkan dalam waktu dekat. Ajat mendorong percepatan proses, mengingat isu tersebut telah menjadi sorotan publik.

"Semakin cepat disampaikan ke publik, semakin terlihat integritas kita dalam mengelola aparatur," imbuhnya.

Ajat juga meminta masyarakat bersabar menunggu proses yang sedang berlangsung. Menurut Ajat, penanganan kasus ini menjadi bagian penting dalam menjaga tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel.