Jakarta, MI - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mewacanakan kebijakan penghapusan pajak kendaraan bermotor. Nantinya, kebijakan tersebut rencananya akan digantikan dengan sistem jalan berbayar.
Gagasan ini disebut sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan jalan-jalan provinsi Jabar yang berkualitas.
Menurut Dedi, sistem jalan berbayar lebih adil dibandingkan pajak kendaraan bermotor karena pengguna hanya akan membayar saat menggunakan jalan.
"Kami ingin menghapus pajak kendaraan bermotor kemudian diganti dengan jalan berbayar. Artinya, menggunakan jalan, baru bayar. Jalan tidak digunakan, tidak usah bayar, hal ini untuk mewujudkan rasa keadilan keadilannya," ujar Dedi melalui akun Instagram pribadinya, Selasa (12/5/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinannya ingin menghadirkan jalan-jalan yang berkualitas, mulus, dilengkapi drainase yang baik, serta sistem keamanan yang memadai seperti CCTV di berbagai titik.
Tak hanya itu, Dedi juga menekankan pentingnya penerangan jalan umum yang layak serta pos pengamanan yang dilengkapi dengan mobil derek, mobil pemadam kebakaran, ambulance, dan tim paramedis.
Lebih jauh, ia berharap skema ini juga dapat mendorong masyarakat menggunakan jalan secara lebih bijak, sesuai kebutuhan, dan tidak menggunakan jalan untuk hal-hal yang tidak penting.
"Sehingga jalan menjadi nyaman untuk kepentingan semua," ucapnya.
Dedi menyebut bahwa rencana penghapusan pajak kendaraan bermotor ini masih sebatas gagasan. Meski begitu, ia sudah menugaskan tim untuk mengkaji lebih lanjut kebijakan tersebut.
"Ini baru gagasan, dan tim kajiannya, sudah kami siapkan untuk melakukan telaah yang melibatkan para akademisi, para pakar dan berbagai pihak lainnya yang memiliki kepentingan dan kemauan, serta kemampuan dalam membaca arah perkembangan jalan Hatur nuhun ya, sekali lagi ini baru gagasan," pungkasnya.
