Cirebon, MI– Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi Gerindra, Nana Kencanawati, menjadi sorotan publik setelah komentarnya yang diduga menghina fisik seorang ibu rumah tangga pengkritik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) viral di media sosial.
Polemik bermula ketika Made Nok, seorang emak-emak yang ikut dalam aksi demonstrasi Aliansi BEM Cirebon Raya di depan DPRD Kota Cirebon, menyampaikan kritik terhadap program MBG. Dalam orasinya, Made meminta pemerintah lebih memprioritaskan pendidikan, layanan kesehatan, serta kebutuhan pokok masyarakat.
"Kami hanya butuh pendidikan murah, kesehatan murah, sandang dan pangan murah. Hentikan MBG," seru Made dalam aksi tersebut.
Video orasi itu kemudian menyebar luas di media sosial dan mendapat beragam respons publik. Namun perhatian netizen justru tertuju pada komentar yang muncul dari akun media sosial milik Nana Kencanawati.
Dalam komentar yang kemudian viral, akun tersebut menuliskan kalimat bernada merendahkan fisik terhadap Made Nok.
"Lagian siapa yang mau ngasih lo makan? Udah gembrot!" tulis akun yang dikaitkan dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon itu.
Meski komentar tersebut kemudian dihapus, tangkapan layarnya telah telanjur beredar luas dan memicu gelombang kritik.
Banyak pihak menilai seorang pejabat publik seharusnya menjawab kritik masyarakat dengan argumentasi dan kebijakan, bukan dengan serangan personal yang menyasar kondisi fisik seseorang.
Kontroversi semakin membesar setelah publik menilai komentar tersebut bertentangan dengan etika pejabat negara yang semestinya menghormati hak warga untuk menyampaikan pendapat.
Setelah mendapat tekanan dan kecaman dari berbagai kalangan, Nana Kencanawati akhirnya menyampaikan permintaan maaf. Sementara itu, akun media sosialnya diketahui menutup kolom komentar setelah unggahan tangkapan layar tersebut ramai diperbincangkan.
Kasus ini kembali memunculkan perdebatan mengenai cara pejabat publik merespons kritik masyarakat, khususnya di tengah meningkatnya sorotan terhadap Program Makan Bergizi Gratis yang belakangan menuai berbagai kontroversi, mulai dari tata kelola, penggunaan anggaran, hingga kualitas pelaksanaannya di lapangan.**
