Mojokerto, MI– Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di depan Gedung DPRD Kota Mojokerto, Senin (22/6/2026), berujung ketegangan.
Massa aksi terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian saat berusaha memasuki area gedung dewan.
Aksi yang digelar Aliansi Mahasiswa Mojokerto Raya itu dimulai sekitar pukul 16.00 WIB dengan serangkaian orasi dan pembentangan poster berisi kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Sejumlah tulisan bernada protes tampak menghiasi barisan massa, mulai dari tuntutan evaluasi program strategis nasional hingga desakan reformasi kebijakan publik.
Situasi memanas ketika para demonstran mencoba menerobos barikade pengamanan di gerbang DPRD. Aparat kepolisian yang berjaga membentuk pagar betis untuk menahan massa, sehingga aksi saling dorong tak terhindarkan.
Ketegangan baru mereda setelah Ketua DPRD Kota Mojokerto Ery Purwanti bersama Wakil Ketua DPRD Hadi Prayitno turun langsung menemui demonstran dan membuka ruang dialog.
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyerahkan delapan tuntutan utama. Selain menolak revisi Undang-Undang Polri, mereka juga mendesak pemerintah menghentikan sementara dan melakukan evaluasi total terhadap program MBG serta KDMP yang dinilai bermasalah dalam pelaksanaannya.
Ketua PC PMII Mojokerto, M. Nur Fadilah, menegaskan pihaknya menilai kedua program tersebut belum menunjukkan kesiapan yang memadai dan justru berpotensi membebani keuangan negara.
"Kami meminta proyek-proyek yang dianggap bermasalah, termasuk tata kelola MBG dan kesiapan KDMP, dihentikan dan dievaluasi secara menyeluruh," tegas Nur kepada wartawan.
Menurutnya, berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah saat ini harus dikaji ulang agar tidak mengorbankan sektor-sektor penting seperti pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
"Kami melihat masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan. Pemerintah harus memastikan setiap program benar-benar berpihak kepada rakyat kecil, bukan justru menimbulkan beban baru," ujarnya.
Selain menyoroti MBG dan KDMP, massa juga mendesak pemerintah melakukan perombakan kabinet berdasarkan kompetensi, mengusut dugaan penyuapan yang menyeret lembaga negara, serta memperbaiki ketepatan sasaran berbagai program bantuan sosial.
Mahasiswa menegaskan aksi ini bukan akhir dari gerakan mereka. Jika aspirasi yang disampaikan tidak ditindaklanjuti dan diteruskan ke tingkat nasional, mereka mengancam akan menggelar demonstrasi dengan jumlah massa yang lebih besar.
"Kami akan terus mengawal tuntutan ini. Jika tidak ada respons yang serius, aksi yang lebih besar akan kami lakukan," kata Nur.**
