Kotawaringin Barat, MI – Polres Kotawaringin Barat (Kobar) bersama Pemerintah Kabupaten Kobar memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi menyusul polemik antrean panjang di sejumlah SPBU.
Aparat turun langsung memeriksa kendaraan, operator SPBU, hingga barcode pembelian untuk memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran dan bebas dari penyalahgunaan.
Inspeksi mendadak dilakukan Satreskrim Polres Kobar di sejumlah SPBU di Pangkalan Bun sejak Rabu (15/7/2026) hingga Kamis (16/7/2026). Pemeriksaan menyasar seluruh proses distribusi, mulai dari kendaraan yang mengantre hingga validitas barcode yang digunakan masyarakat saat membeli BBM bersubsidi.
Kasat Reskrim Polres Kobar Iptu Gusti Muhammad Rifa Adabi mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mencegah praktik penyelewengan yang berpotensi menyebabkan kelangkaan maupun antrean panjang di SPBU.
"Polisi turun melakukan pengecekan agar dalam distribusi BBM bersubsidi tidak ada penyalahgunaan, baik oleh pelangsir maupun operator SPBU," ujar Rifa.
Selain mengecek kendaraan, petugas juga mencocokkan barcode pembelian BBM subsidi. Pemeriksaan dilakukan karena sebelumnya aparat menemukan indikasi penggunaan barcode yang tidak sesuai dengan ketentuan.
"Kami ingin memastikan tidak ada penyalahgunaan dalam penyaluran BBM. Kami memeriksa masyarakat yang mengantre maupun petugas operator SPBU," katanya.
Menurut Rifa, pengawasan ini tidak hanya bertujuan mengurai antrean kendaraan, tetapi juga menutup celah praktik penimbunan, pelangsiran, maupun distribusi BBM subsidi yang tidak tepat sasaran.
"Kami telah melakukan pemantauan sejak beberapa hari terakhir. Kami juga ingin memastikan pelayanan di SPBU berlangsung secara transparan dan akuntabel," tegasnya.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menyiapkan langkah lanjutan dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) BBM. Pembentukan satgas dibahas dalam pertemuan Wakil Bupati Kobar Suyanto dengan PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan untuk mengevaluasi distribusi BBM di wilayah tersebut.
Meski Pertamina memastikan stok BBM dalam kondisi aman, pemerintah daerah menilai pengawasan distribusi harus diperketat agar pasokan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerima subsidi.
"Kami akan mengaktifkan Satgas BBM untuk melakukan operasi langsung ke lapangan, sehingga penyaluran BBM benar-benar tepat sasaran dan sesuai ketentuan," kata Suyanto.
Satgas nantinya melibatkan pemerintah daerah, Pertamina, BPH Migas, serta instansi terkait untuk melakukan inspeksi rutin di seluruh SPBU. Jika ditemukan penyalahgunaan barcode, pelangsiran, atau pelanggaran distribusi lainnya, pemerintah meminta Pertamina menjatuhkan sanksi tegas kepada SPBU yang terbukti melanggar.
Selain penegakan aturan, Pemkab Kobar juga meminta seluruh pengelola SPBU membenahi sistem pelayanan agar antrean kendaraan lebih tertib dan tidak lagi mengganggu arus lalu lintas maupun aktivitas masyarakat.**
