Tanjung Selor, MI – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bergerak cepat mengatasi krisis pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang terus menghantui kawasan perbatasan Apau Kayan, Kabupaten Malinau. Rusaknya jalur darat yang selama ini menjadi urat nadi distribusi membuat pemerintah mengusulkan pengiriman BBM dialihkan menggunakan jalur udara.
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Utara memastikan surat usulan perubahan moda distribusi dari jalur darat ke jalur udara telah rampung dan kini sedang dibahas bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan.
Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Kalimantan Utara menjelaskan, minimnya infrastruktur menjadi penyebab utama distribusi BBM ke wilayah pedalaman dan perbatasan tidak pernah berjalan optimal.
"Memang salah satu kendala utama penyediaan BBM untuk kawasan pedalaman dan perbatasan, khususnya wilayah Apau Kayan, adalah infrastruktur jalan yang masih sangat minim. Selain itu, ada pengaruh faktor cuaca dan keamanan," ujarnya.
Selama ini, distribusi BBM mengandalkan truk tangki melalui jalur darat dari Kalimantan Timur. Namun kondisi jalan yang rusak parah, berlumpur, serta cuaca ekstrem membuat pengiriman sering terhenti sehingga stok BBM di Apau Kayan berulang kali mengalami kelangkaan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Kaltara mengusulkan agar distribusi dilakukan menggunakan pesawat kargo, seperti skema yang sebelumnya telah diterapkan untuk wilayah Krayan.
"Intinya surat usulannya sudah ada, sudah kita proses. Sekarang kita sedang berkoordinasi intensif dengan teman-teman di Patra Niaga, khususnya Patra Niaga Regional Kalimantan," katanya.
Meski demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat melalui PT Pertamina Patra Niaga. Pemprov Kaltara menegaskan posisinya sebagai fasilitator yang mendorong percepatan kebijakan demi menjamin kebutuhan energi masyarakat di wilayah perbatasan.
Pemerintah daerah optimistis pengalihan jalur distribusi menjadi solusi paling realistis mengingat kondisi jalan menuju Apau Kayan sudah tidak lagi layak dilintasi kendaraan pengangkut BBM.
"Alternatif di Krayan kita usulkan lewat udara dan alhamdulillah disetujui Pertamina. Nah, untuk Apau Kayan kita usulkan hal yang sama mengingat infrastruktur darat di sana sudah tidak menunjang," jelasnya.
Pemprov berharap usulan tersebut segera disetujui agar masyarakat Apau Kayan dapat menikmati pasokan BBM secara stabil sekaligus merasakan implementasi Program BBM Satu Harga tanpa lagi terkendala akses transportasi.
"Harapan kita semoga ini bisa cepat terealisasi, agar masyarakat di perbatasan juga bisa menikmati apa yang dinamakan program BBM Satu Harga secara konsisten," pungkasnya.**
