Kepri, MI- Kegagalan keberangkatan sebagian kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Kepulauan Riau (Kepri) ke Manokwari, Papua Barat, memasuki babak baru. Direktur PT Riski Efanti Bersaja, Vivi Efanti, mengakui kelalaian pihaknya dalam pengurusan tiket yang membuat puluhan peserta gagal mengikuti ajang nasional tersebut.
Vivi menyatakan seluruh tanggung jawab atas persoalan tiket berada di pihaknya. Ia juga menegaskan bahwa kerja sama dengan seorang oknum yang terlibat dalam pengurusan tiket dilakukan tanpa sepengetahuan Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kepri maupun panitia penyelenggara.
Menurut Vivi, LPPD Kepri telah melunasi pembayaran tiket pulang-pergi bagi 68 peserta senilai sekitar Rp1,016 miliar pada 7 Mei 2026. Namun setelah dana diterima, ia secara pribadi menyerahkan Rp700 juta kepada seorang oknum pegawai berinisial H untuk mengurus penerbitan tiket.
Keputusan itulah yang kemudian menjadi awal persoalan. Tiket yang dijanjikan tak kunjung terbit sesuai jadwal sehingga keberangkatan kontingen menuju Manokwari berantakan.
"LPPD tidak mengetahui sama sekali kerja sama yang saya lakukan dengan oknum tersebut. Mereka hanya menerima kode booking dan informasi bahwa tiket sudah siap," ujar Vivi.
Ia juga membantah anggapan bahwa LPPD memaksa peserta tetap berangkat meski tiket belum jelas. Justru, kata Vivi, Ketua LPPD Kepri, Jumaga Nadeak, meminta agar kontingen tidak diberangkatkan apabila penerbangan lanjutan menuju Manokwari belum dipastikan tersedia.
Meski demikian, Vivi mengaku tetap berupaya memberangkatkan rombongan karena mendapat tekanan dari para peserta yang sudah berada di bandara. Ia akhirnya menerbitkan tiket rute Batam-Jakarta sembari menunggu kepastian penerbangan lanjutan.
Setelah rombongan tiba di Jakarta, berbagai upaya dilakukan untuk mencari penerbangan menuju Manokwari, termasuk menawarkan jalur alternatif melalui Sorong. Namun, opsi tersebut ditolak peserta karena dinilai tetap tidak memungkinkan mereka tiba tepat waktu untuk mengikuti perlombaan.
Kasus ini memicu sorotan publik karena dana perjalanan telah dibayarkan lunas, tetapi kontingen tetap gagal berangkat. Pengakuan direktur perusahaan travel mempertegas bahwa persoalan bermula dari pengelolaan tiket yang tidak berjalan sesuai prosedur dan melibatkan kerja sama pribadi dengan pihak lain tanpa sepengetahuan panitia maupun LPPD Kepri.**
