Gerindra Warning Pejabat Pemprov Malut Soal Pilkada, Hati-hati!

Sofifi, MI – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) gubernur di Maluku Utara (Malut), ketegangan politik semakin terasa. 

Ketua DPD Partai Gerindra Malut, Sahril Taher, baru-baru ini menyoroti situasi ini dalam pernyataannya kepada sejumlah wartawan di Sofifi. 

Ia menegaskan pentingnya menjaga netralitas pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah meningkatnya tensi politik yang dapat memicu konflik.

“Kalau panas, kita siram dengan air dingin. Yang penting, Gua punya papa (Prabowo Subianto) jadi presiden,” ungkap Sahril dengan nada santai yang menyimpan makna mendalam. 

Saat ditanya mengenai dugaan adanya pejabat Pemprov Malut yang secara diam-diam mendukung salah satu calon gubernur, Sahril tidak ragu-ragu memberikan peringatan keras. 

“Cari mati,” ujarnya singkat namun tajam, mengisyaratkan bahwa tindakan tersebut berpotensi membawa konsekuensi serius bagi mereka yang melanggar prinsip netralitas.

Penjabat Gubernur Malut, Samsuddin Abdul Kadir, memberikan tanggapan tegas terkait peringatan Sahril. 

Ia menyatakan bahwa hal ini bukan hanya sekadar peringatan dari Partai Gerindra, melainkan juga merupakan peringatan dari negara. 

“Itu bukan lagi peringatan Ketua Gerindra, tapi warning dari negara. Negara melarang ASN untuk terlibat dalam politik praktis. Saya kira, kita semua harus berada dalam koridor aturan yang berlaku, terutama terkait dengan netralitas ASN,” kata Samsuddin.

Lebih lanjut, Samsuddin menekankan bahwa Pilkada mendatang harus menjadi contoh yang baik dalam pelaksanaan demokrasi, di mana semua elemen, terutama ASN, harus menunjukkan sikap netral dan profesional. 

Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Provinsi Maluku Utara, Rahwan K. Suamba, juga menegaskan komitmen ASN untuk tetap netral. 

“ASN sudah mendeklarasikan netralitas mereka. Karena itu, tidak ada ruang untuk mendukung calon manapun. Netralitas adalah prinsip yang harus dijaga dalam setiap tahapan Pilkada,” ungkap Rahwan. (Rais Dero)