Pendidikan Tanpa Batas Digeber: Sherly Tjoanda Buka Jalan dari Desa ke Kampus hingga Sekolah Kedinasan

Sofifi, MI - Gubernur Maluy, Sherly Tjoanda meluncurkan sejumlah program strategis di sektor pendidikan dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 yang digelar di Kantor Dikbud Malut, Sofifi, Sabtu (2/5/2026).

Peluncuran program ini menjadi bagian dari komitmen Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe untuk memperluas akses pendidikan yang merata, gratis, dan berkualitas bagi seluruh anak di Malut. Kebijakan tersebut sebagai langka kongkret menembus keterisolasian pendidikan di pulau-pulau terpencil.

Sherly Tjoanda menegaskan bahwa pendidikan harus mampu memanusiakan manusia, sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh tokoh pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara.

“Pendidikan adalah jalan untuk memanusiakan manusia sesuai nilai yang diajarkan Ki Hajar Dewantara,” ujar Sherly di hadapan peserta upacara Hardiknas.

Ia menekankan bahwa setiap anak di Maluku Utara, baik yang tinggal di wilayah pesisir maupun pulau-pulau terluar, memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan. Karena itu pemerintah hadir dan memastikan akses pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh anak di Maluku Utara.

“Semua anak, baik di daerah pesisir maupun kepulauan, memiliki mimpi yang sama. 

Sherly Tjoanda mengakui, kondisi geografis Maluku Utara sebagai daerah kepulauan masih menjadi tantangan utama dalam pemerataan pendidikan. Sejumlah persoalan seperti keterbatasan akses, ketimpangan kualitas, serta relevansi pendidikan dengan kebutuhan masa depan masih perlu dibenahi secara bersama.

“Kita menyadari bahwa Maluku Utara memiliki banyak tantangan, mulai dari akses yang belum merata, kualitas yang belum setara, hingga relevansi pendidikan dengan kebutuhan masa depan yang masih perlu kita kerjakan bersama,” ujarnya.

Peluncuran program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang mulai diterapkan pada tahun 2026 sebagai langka kongkret menembus keterisolasian pendidikan di pulau-pulau terpencil. Program ini ditujukan bagi lulusan SMP yang tinggal di wilayah yang belum memiliki sekolah SMA atau mengalami kendala untuk melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas (SMA).

 Pada tahap awal, program PJJ akan diterapkan di tiga kabupaten, yakni Morotai, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur.

Ia menjelaskan, dalam skema PJJ, siswa dapat mendaftar pada sekolah SMA induk terdekat di kabupaten masing-masing, setelah terdaftar dalam sistem Dapodik. Dalam proses pembelajaran bisa dilakukan dari lokasi tempat tinggal siswa, sementara guru dari sekolah induk akan datang secara berkala untuk memberikan pendampingan langsung. Skema ini dirancang untuk memastikan kualitas pembelajaran tetap terjaga, sekaligus menjawab tantangan geografis di daerah kepulauan.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan pendidikan menengah, terutama bagi siswa di wilayah terpencil yang selama ini menghadapi keterbatasan akses. Pendekatan ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Anak-anak di pulau bisa mendaftar di SMA induk terdekat. Setelah terdaftar di Dapodik, mereka bisa belajar dari tempat tinggalnya, dengan dukungan kunjungan guru dari sekolah induk beberapa hari dalam seminggu,” jelasnya.

Pemerintah juga menyiapkan fasilitas pendukung, termasuk komputer, serta memanfaatkan infrastruktur sekolah SD dan SMP yang sudah ada agar kegiatan belajar tetap berjalan optimal.

“Melalui program ini, siswa tetap dapat mengikuti pembelajaran hingga ujian nasional dan memperoleh ijazah SMA tanpa harus meninggalkan desa atau pulau mereka,” tambahnya.

Selain program PJJ, Pemprov Malut juga melanjutkan program beasiswa bagi 1.000 siswa yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi yang telah berjalan sejak tahun sebelumnya. Pada tahun ini, seluruh proses pendaftaran dilakukan melalui SMA, SMK, dan SLB di Maluku Utara secara digital dan transparan.

“Pendaftaran, verifikasi, hingga seleksi dilakukan melalui sekolah dengan sistem digital, sehingga lebih transparan dan mudah diakses,” kata Sherly.

Program beasiswa tersebut diperuntukkan bagi siswa dari kelompok desil satu hingga lima, dengan pilihan melanjutkan pendidikan di 28 perguruan tinggi berakreditasi minimal B di Maluku Utara. 

Tak hanya itu, Pemprov Malut juga meluncurkan program pembibitan sekolah kedinasan guna mencetak aparatur sipil negara (ASN) profesional dari putra-putri daerah.

Saat ini, kerja sama telah terjalin dengan Politeknik Keuangan Negara STAN, Politeknik Statistika STIS, serta Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Pemprov Malut juga tengah menjajaki kerja sama dengan sejumlah sekolah kedinasan lainnya.

Dalam skema pembiayaan, pemerintah daerah menanggung 60 persen biaya pendidikan, sementara 40 persen sisanya ditanggung oleh pihak terkait dengan kuota terbatas.

“Kita akan memilih putra-putri terbaik Maluku Utara setiap tahun agar ke depan mereka bisa mengisi berbagai lembaga kedinasan di Indonesia,” ujarnya.

Sherly menambahkan, pada Mei 2026 juga akan dilaksanakan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang dipastikan berlangsung gratis dan dilakukan secara daring.

“Pendaftaran dilakukan secara online, gratis, transparan, dan adil, sehingga semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan,” tegasnya.

Melalui berbagai program tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap dapat mempercepat pemerataan akses pendidikan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta membuka peluang yang lebih luas bagi generasi muda di wilayah kepulauan.

“Semua program ini bertujuan memastikan setiap anak Maluku Utara dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas, tanpa terkendala jarak dan kondisi geografis,” pungkas Sherly.