Sofifi, MI - Tingkat kehadiran anggota DPRD Maluku Utara kembali menjadi sorotan. Sebanyak 21 anggota DPRD tercatat tidak menghadiri rapat paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 yang digelar di Gedung DPRD Malut, Rabu (3/6/2026).
Rapat paripurna tersebut merupakan agenda resmi yang menandai dimulainya masa persidangan baru dan menjadi forum penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Pantauan Monitorindonesia.com di ruang paripurna menunjukkan jumlah anggota yang hadir tidak mencapai seluruh komposisi DPRD. Dari total 45 anggota DPRD Malut, hanya 24 anggota yang mengikuti rapat.
Mereka yang hadir antara lain Ketua DPRD Malut, Iqbal Ruray, dua Wakil Ketua DPRD yakni Kuntu Daud dan Husni Salim, serta 21 anggota DPRD lainnya. Sementara 21 anggota dewan lainnya tidak terlihat menghadiri jalannya rapat hingga agenda berlangsung.
Minimnya kehadiran anggota dalam forum resmi tersebut kembali memunculkan pertanyaan publik terkait komitmen sebagian wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kelembagaan.
Padahal, rapat pembukaan masa persidangan merupakan agenda strategis yang menjadi titik awal pembahasan berbagai program dan kebijakan daerah, sekaligus penguatan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah.
Ketidakhadiran hampir separuh anggota dewan dalam agenda penting tersebut dinilai dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi kelembagaan DPRD. Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi mengenai alasan ketidakhadiran 21 anggota DPRD Maluku Utara tersebut.
