Sofifi, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Malut pada Sabtu (6/6/2026) dalam rangka agenda Koordinasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pencegahan Korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Monitorindonesia.com, kunjungan KPK tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan daerah, khususnya pada sektor perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD.
Pertemuan tersebut akan melibatkan Gubernur Malut, Sekda, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Malut, serta Komisi Pemberantasan Korupsi Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V.
Dalam agenda tersebut, KPK bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan membahas sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pencegahan potensi penyimpangan anggaran daerah.
Salah satu agenda utama kegiatan tersebut adalah permintaan KPK kepada Sekda Malut untuk memaparkan perencanaan penganggaran APBD yang mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2026, termasuk proyek-proyek strategis tahun anggaran 2025 dan 2026.
Selain itu, pembahasan juga akan difokuskan pada evaluasi tata kelola pemerintahan daerah, khususnya terkait rincian Pokok Pikiran (Pokir) DPRD untuk tahun anggaran 2025 dan 2026 yang selama ini menjadi salah satu instrumen dalam proses penganggaran daerah.
Isu lain yang turut menjadi perhatian KPK adalah pengelolaan belanja hibah, bantuan sosial, serta bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Tahun anggaran 2025 dan 2026.
KPK juga akan meninjau daftar dan progres perkembangan pengadaan barang dan jasa (PBJ) strategis di lingkungan Pemprov Malut tahun 2025 dan 2026 termasuk pelaksanaan e-purchasing tahun anggaran 2025 dan 2026, serta mekanisme pengadaan langsung yang dilakukan pemerintah daerah tahun 2025 dan 2026.
Evaluasi ini juga mencakup progres pelaksanaan proyek-proyek daerah yang dinilai memiliki risiko dalam tata kelola anggaran.
Keterlibatan DPRD Malut dalam forum tersebut merupakan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan korupsi di daerah.
