Sofifi, MI - Gubernur Malut, Sherly Tjoanda turun langsung meninjau pembangunan RTLH Tahun 2026 di Kelurahan Guraping dan Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Rabu (1/7/2026).
Kunjungan tersebut turut didampingi oleh Kepala Dinas Perkim Malut, Musyrifah Alhadar, itu dilakukan untuk memastikan program bantuan rumah benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Sherly Tjoanda mengatakan peninjauan tersebut bukan sekadar melihat progres pembangunan fisik, melainkan memastikan setiap unit RTLH memberikan manfaat nyata bagi masyarakat miskin ekstrem yang menjadi sasaran program pemerintah.
Di sela-sela kunjungan, ia juga berdialog langsung dengan warga. Mendengar berbagai keluhan, mencatat persoalan yang dihadapi masyarakat, serta mengidentifikasi kebutuhan yang masih harus dipenuhi setelah rumah selesai direnovasi.
"Hari ini kami turun langsung memastikan penerima RTLH Tahun 2026 benar-benar tepat sasaran. Di lapangan masih ditemukan warga yang sangat layak menerima bantuan, tetapi belum masuk dalam desil penerima bantuan sosial," ujar Sherly Tjoanda.
Menurutnya, pelaksanaan Sensus Ekonomi yang saat ini berlangsung secara nasional diharapkan mampu memperbarui basis data masyarakat sehingga warga yang selama ini belum terdata dapat masuk dalam kelompok desil sesuai kondisi ekonomi sebenarnya.
Ia mengungkapkan, pihaknya juga menemukan persoalan administrasi kependudukan yang berdampak langsung terhadap akses masyarakat terhadap layanan pemerintah. Salah satu kasus yang ditemui adalah pasangan yang telah menikah namun belum memiliki akta nikah, sehingga anak mereka belum tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) dan belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
"Akibatnya, ketika berobat ke puskesmas mereka masih harus membayar sendiri. Karena itu saya mengajak masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan. Dokumen yang lengkap akan memudahkan masyarakat memperoleh berbagai program bantuan dan layanan pemerintah secara gratis," tegasnya.
Sherly Tjoanda mengatakan Pemprov Malut menargetkan pembangunan RTLH sebanyak 1.200 unit rumah di tahun 2026. Ia mengatakan SK penerima bantuan telah ditandatangani dan proses pembangunan telah dimulai.
"Target kami dalam dua hingga tiga bulan seluruh pekerjaan dapat diselesaikan. Jika tidak ada kendala di lapangan, kami optimistis pembangunan bisa rampung 100 persen," katanya.
Menurutnya, pada tahap awal Pemprov Malut memprioritaskan rehab untuk 12 unit rumah di Desa Sibenpopo dari total 36 unit yang akan dibangun pemerintah provinsi. Hingga saat ini progres pembangunan tahap pertama telah mencapai sekitar 80 persen. Setelah tahap pertama selesai, pembangunan akan dilanjutkan ke tahap kedua dan ketiga dengan target penyelesaian dalam waktu dua hingga tiga bulan.
Sherly Tjoanda mengimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan momentum Sensus Ekonomi yang sedang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS). Ia meminta warga memberikan informasi yang jujur kepada petugas agar data desil benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat.
"Kalau petugas BPS datang, sampaikan kondisi yang sebenarnya. Jangan takut bercerita. Semua program bantuan pemerintah di Indonesia diberikan berdasarkan data desil. Karena itu, data yang akurat sangat menentukan apakah masyarakat berhak menerima bantuan atau tidak," pungkas Sherly Tjoanda.
