Sofifi, MI - Akademisi Universitas Khairun Ternate, Mukhtar Adam, mengajak organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Cipayung Plus Maluku Utara membangun Gerakan Nasional "Indonesia Satu Harga" sebagai gerakan moral untuk memperjuangkan keadilan ekonomi bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
Menurutnya, disparitas harga kebutuhan pokok yang terus terjadi selama puluhan tahun telah menjadi persoalan kebangsaan yang harus segera diselesaikan negara.
Seruan tersebut disampaikan Mukhtar dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Nusantara Satu Harga" yang diselenggarakan PKC PMII Maluku Utara di Ballroom Batik Hotel, Selasa (7/7/2026).
Kegiatan itu menghadirkan tiga narasumber, yakni Mukhtar Adam, Ketua Komisi I DPRD Maluku Utara Nazlatan Ukhra Kasuba, dan Ahli Kebijakan Publik Sahroni Ahirto.
Forum tersebut dihadiri perwakilan HMI, IMM, KAMMI, GMKI, BEM, serta aktivis mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Maluku Utara. FGD menjadi ruang diskusi mengenai ketimpangan harga barang kebutuhan pokok yang hingga kini masih menjadi persoalan serius di daerah kepulauan.
Dalam pemaparannya, Mukhtar Adam menegaskan bahwa persoalan mahalnya harga barang di wilayah kepulauan tidak lagi dapat dipandang semata sebagai masalah distribusi atau logistik.
Menurutnya, kondisi tersebut telah berkembang menjadi persoalan keadilan sosial yang berkaitan langsung dengan amanat konstitusi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ia menilai slogan "NKRI Harga Mati" akan kehilangan makna apabila masyarakat di kawasan timur Indonesia masih harus membeli kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan masyarakat di wilayah lain.
"Jangan sampai semboyan NKRI Harga Mati justru berubah menjadi 'Harga Mematikan NKRI'. Ketimpangan harga yang terus berlangsung berpotensi mengikis rasa keadilan dan menjadi ancaman jangka panjang terhadap persatuan bangsa," tegas Mukhtar Adam.
Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026, Mantan Ketua ISNU ini menilai sudah saatnya mahasiswa kembali memainkan peran sebagai kekuatan moral yang mengawal arah pembangunan nasional. Setelah delapan dekade Indonesia merdeka, menurutnya, masih banyak masyarakat di wilayah kepulauan yang belum menikmati keadilan ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.
Karena itu, ia mengajak mahasiswa Maluku Utara membangun konsolidasi bersama organisasi kepemudaan di tingkat nasional untuk mendorong lahirnya kebijakan Indonesia Satu Harga, sehingga masyarakat di seluruh wilayah Indonesia memperoleh akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang lebih adil dan setara.
Menurut Mukhtar Adam, selama ini tingginya harga barang di daerah kepulauan selalu dibenarkan dengan alasan mahalnya biaya logistik dan distribusi. ia menilai alasan tersebut tidak boleh terus dijadikan pembenaran karena justru membuka ruang bagi praktik perdagangan yang menguntungkan kelompok tertentu, sementara masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan.
Ia menegaskan, negara harus hadir mengendalikan sistem distribusi agar rantai perdagangan tidak dikuasai segelintir pelaku usaha yang memiliki kekuatan menentukan harga pasar.
Dosen Ekonomi Universitas Khairun ini juga mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah yang selama ini digagas untuk mengurangi disparitas harga, mulai dari Program Tol Laut, BBM Satu Harga, subsidi bahan bakar minyak, hingga subsidi minyak goreng. Menurutnya, berbagai kebijakan tersebut belum mampu menyentuh akar persoalan karena manfaat subsidi lebih banyak dinikmati jaringan perdagangan daripada masyarakat sebagai konsumen.
"Hasil kajian menunjukkan subsidi belum mampu mengatasi ketimpangan ekonomi. Keuntungan terbesar justru dinikmati kelompok usaha tertentu, sementara rakyat tetap membeli barang dengan harga tinggi," ujarnya.
Ia menyebut ketimpangan harga paling nyata masih dirasakan masyarakat di Papua, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, sebagian Kalimantan, Sulawesi, hingga sejumlah wilayah di Sumatera. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan masyarakat yang tinggal di daerah kepulauan dan wilayah terluar Indonesia.
Mukhtar Adam menilai gerakan mahasiswa harus menjadi motor penggerak lahirnya kebijakan ekonomi nasional yang benar-benar berpihak kepada masyarakat, bukan hanya mengandalkan pendekatan subsidi yang dinilai belum efektif mengatasi disparitas harga.
Dalam kesempatan itu, Mukhtar Adam juga menyoroti Program Koperasi Merah Putih (KMP) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai program tersebut memiliki peluang besar menjadi instrumen strategis untuk memutus mata rantai distribusi yang selama ini dikuasai jaringan perdagangan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada reformasi tata kelola yang berpihak kepada ekonomi kerakyatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
"Koperasi Merah Putih harus dibangun sebagai instrumen ekonomi kerakyatan, bukan sekadar pelengkap kebijakan. Negara harus mengambil peran dalam menata distribusi dan mengendalikan harga agar pasar tidak dikuasai kelompok oligarki yang bebas memainkan harga," katanya.
Menurutnya, apabila dikelola secara profesional dan berpihak kepada kepentingan rakyat, Koperasi Merah Putih dapat menjadi instrumen penting dalam memperpendek rantai distribusi, menekan harga kebutuhan pokok, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Sebaliknya, apabila tata kelolanya tidak dibenahi secara menyeluruh, program tersebut dikhawatirkan hanya akan menjadi kebijakan administratif yang tidak mampu menyelesaikan persoalan mendasar mengenai ketimpangan harga di wilayah kepulauan.
Ia berharap gerakan Indonesia Satu Harga yang digagas bersama kalangan mahasiswa dan organisasi kepemudaan dapat berkembang menjadi gerakan nasional yang mendorong pemerintah mengambil langkah konkret dalam mewujudkan pemerataan harga barang di seluruh Indonesia.
"Jika tata kelolanya tidak dibenahi, Koperasi Merah Putih dikhawatirkan tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar yang selama ini membebani masyarakat di wilayah kepulauan. Sudah saatnya negara memastikan seluruh rakyat Indonesia memperoleh akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang adil, di mana pun mereka tinggal," pungkas Mukhtar.
