Sofifi, MI - Gubernur Malut, Sherly Tjoanda, menegaskan APBD Tahun Anggaran 2027 akan menjadi instrumen untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan memastikan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Untuk mewujudkan target itu, Sherly Tjoanda mengajukan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2027 dengan proyeksi pendapatan sebesar Rp3,4 triliun, belanja daerah sebesar Rp3,9 triliun, serta skema pinjaman daerah Rp500 miliar guna mempercepat pembangunan infrastruktur.
Penegasan tersebut disampaikan Sherly Tjoanda saat menyampaikan Penjelasan Kepala Daerah atas Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2027 dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 DPRD Malut di Gedung DPRD Malut, Sofifi, Kamis (6/8/2026).
Dalam pidatonya, Sherly Tjoanda menegaskan APBD bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan arah pembangunan daerah yang harus mampu mengubah pertumbuhan ekonomi menjadi kesejahteraan masyarakat.
"APBD bukan hanya soal angka pendapatan dan belanja, tetapi bagaimana uang rakyat dikelola menjadi pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, kesempatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat," tegas Sherly.
Sherly Tjoanda mengungkapkan, Maluku Utara masih mempertahankan status sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Setelah mencatat pertumbuhan ekonomi 34,17 persen pada 2025, ekonomi Maluku Utara kembali tumbuh 19,6 persen pada Triwulan I 2026 dan sekitar 15 persen pada Triwulan II 2026 berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS).
Meski demikian, Sherly Tjoanda mengakui capaian tersebut belum cukup apabila manfaatnya belum dirasakan masyarakat.
"Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menjadi angka statistik. Tugas pemerintah adalah memastikan pertumbuhan itu diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang dirasakan seluruh masyarakat Maluku Utara, bukan hanya dinikmati segelintir orang," ujarnya.
Berdasarkan evaluasi selama satu setengah tahun memimpin Maluku Utara bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Sherly Tjoanda menetapkan empat agenda prioritas APBD tahun 2027, yakni meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mempercepat pembangunan jalan dan jembatan, memperkuat kawasan ekonomi dan hilirisasi untuk menciptakan lapangan kerja, serta mempercepat reformasi birokrasi agar pelayanan publik semakin cepat, transparan, dan akuntabel.
Untuk mendukung agenda tersebut, Sherly Tjoanda menargetkan pendapatan daerah APBD tahun 2027 sebesar Rp3,4 triliun atau meningkat 22,7 persen dibanding APBD Induk 2026. Dari jumlah itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp1,8 triliun atau naik Rp636 miliar dibanding target tahun sebelumnya.
Menurut Sherly Tjoanda, lonjakan PAD didorong optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan pajak air permukaan. Bahkan hingga Agustus 2026, realisasi PAD telah mencapai 100 persen dari target sehingga pemerintah berencana menaikkan kembali target PAD pada APBD Perubahan 2026.
"Saya memberikan apresiasi kepada Bapenda karena berhasil mendorong peningkatan PAD secara signifikan," katanya.
Sherly Tjoanda juga memprioritaskan peningkatan belanja modal pada APBD 2027 menjadi sekitar Rp1 triliun dari sekitar Rp600 miliar pada APBD 2026. Anggaran tersebut difokuskan untuk mempercepat pembangunan jalan dan jembatan yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
Ia mengungkapkan, saat mulai memimpin Maluku Utara pada Februari 2025, tingkat kemantapan jalan provinsi baru mencapai 46 persen. Hingga kini, melalui APBD 2025 dan 2026, pemerintah telah menyelesaikan pembangunan sekitar 140 kilometer jalan, namun masih tersisa sekitar 460 kilometer yang ditargetkan rampung hingga 2030.
Sherly Tjoanda juga menyoroti pembangunan ruas Trans Kie Raha sepanjang 60 kilometer yang akan menghubungkan Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Tengah. Ruas baru tersebut diproyeksikan memangkas waktu tempuh dari sekitar 3,5 jam menjadi hanya satu jam.
Selain jalan, Pemprov Malut masih memiliki pekerjaan membangun lebih dari 4.300 meter jembatan. Pada 2027, pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 500 meter jembatan setiap tahun untuk mempercepat konektivitas antarwilayah.
Dalam rancangan APBD 2027, terdapat defisit anggaran sebesar Rp489 miliar yang akan ditutup melalui pinjaman daerah sebesar Rp500 miliar.
Sherly menegaskan kebijakan tersebut diambil secara hati-hati dan bertanggung jawab karena percepatan pembangunan tidak bisa terus ditunda. Selain biaya konstruksi yang meningkat 10 hingga 16 persen setiap tahun, masih banyak wilayah seperti Loloda, Kayoa, Lingkar Makian, Kepulauan Sula, dan Pulau Taliabu yang belum memiliki akses jalan memadai.
"Jika konektivitas tidak dibangun, pemerataan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja tidak akan pernah terwujud. Karena itu, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama APBD 2027," tegas Sherly.
Mengakhiri pidatonya, Sherly Tjoanda menyerahkan dokumen KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Maluku Utara untuk dibahas bersama.
Ia berharap pembahasan tersebut menghasilkan APBD yang sehat secara fiskal, tepat sasaran, serta mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Maluku Utara.
