Sofifi, MI - Pemprov Maluku Utara memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sebesar 10 hingga 20 persen. Kebijakan ini menjadi konsekuensi langsung dari kondisi fiskal daerah yang disebut Gubernur Malut Sherly Tjoanda sudah semakin terbatas.
Pemotongan TPP dilakukan ketika kebutuhan pembayaran tunjangan ASN mencapai sekitar Rp263 miliar, sementara dari SiLPA APBD 2025 sekitar Rp349 miliar, hanya Rp145 miliar yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah.
“TPP ASN, saya sudah bahas dengan ASN dan mereka setuju dipotong 10 sampai 20 persen. Kenapa? Karena tidak ada doi,” kata Gubernur Malut, Sherly Tjoanda di Sofifi, Kamis (6/8/2026).
Dengan kondisi tersebut, tanpa pemotongan TPP, Pemprov Malut menghadapi kekurangan anggaran sekitar Rp118 miliar. Pemerintah kemudian memilih memangkas TPP sebagai langkah efisiensi untuk mengurangi tekanan terhadap APBD.
Pemotongan tersebut diperkirakan menghemat sekitar Rp67 miliar. Namun, angka itu belum cukup menutup kebutuhan. Pemprov Malut masih menghadapi defisit sekitar Rp51 miliar yang harus ditutup melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dari Rp349 miliar yang bisa dipakai cuma Rp145 miliar. Sedangkan kalau mau bayar TPP tanpa potongan itu butuh sekitar Rp263 miliar. Duitnya tidak cukup, masih kurang Rp118 miliar,” ujar Sherly Tjoanda.
Situasi ini menunjukkan ruang fiskal Pemprov Malut semakin sempit. Bahkan, menurut Sherly Tjoanda, efisiensi anggaran telah dilakukan hampir di seluruh pos belanja sehingga pemerintah tidak lagi memiliki banyak ruang untuk melakukan penghematan.
“Jangan bilang mau itu sudah ikat perut. Kalau ditanya kepada semua PAD sudah tidak ada lagi yang bisa diikat. Sudah habis semua, efisiensinya sudah habis,” tegasnya.
Bagi ASN, pemangkasan TPP berarti berkurangnya pendapatan yang selama ini menjadi bagian penting dari penerimaan mereka. Kebijakan tersebut diambil pemerintah untuk menjaga agar pembayaran TPP tetap berjalan di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
Tekanan terhadap APBD juga mendorong Pemprov Malut mencari alternatif pembiayaan pembangunan. Salah satunya dengan mengalihkan sejumlah proyek infrastruktur ke pemerintah pusat melalui APBN.
Sherly Tjoanda menyebut ruas Jalan Sagea-Maba sepanjang sembilan kilometer tahun ini mendapat dukungan melalui program Inpres Jalan Daerah.
“Kita bersyukur kita dapat jalan Inpres daerah menggunakan APBN Jalan Sagea-Maba tahun ini sembilan kilo,” katanya.
Pemprov Malut berharap ruas jalan lainnya, termasuk Kao-Toliwang, dapat memperoleh pembiayaan melalui program serupa sehingga tidak lagi membebani APBD.
“Selanjutnya mudah-mudahan dapat dari jalan Inpres daerah sehingga tidak dianggarkan di APBD karena akan diselesaikan oleh APBN dengan Kao-Toliwang,” ujar Sherly.
Di tengah tekanan fiskal tersebut, peningkatan PAD menjadi pekerjaan rumah utama Pemprov Malut. Pasalnya, setelah efisiensi TPP dilakukan, masih terdapat kekurangan sekitar Rp51 miliar.
Kondisi ini menempatkan pemerintah daerah pada pilihan sulit: mempertahankan belanja pegawai di tengah kemampuan fiskal yang terbatas atau terus melakukan efisiensi untuk menjaga keseimbangan APBD.
Sherly Tjoanda menegaskan peningkatan PAD menjadi kunci untuk memperkuat kembali kemampuan keuangan daerah. Tanpa tambahan penerimaan, ruang fiskal Pemprov Malut akan semakin sempit dan kebijakan efisiensi berpotensi terus menyasar belanja pemerintah.
