Sofifi, MI - Pemprov Malut mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak menjadikan inovasi sekadar formalitas untuk memenuhi penilaian. Inovasi dituntut harus berkelanjutan dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Sekda Malut, Samsuddin Abdul Kadir, saat menghadiri penganugerahan Innovative Government Award (IGA) kepada OPD dan unit kerja inovatif di Halaman Kantor Gubernur Malut, Senin (10/8/2026).
Samsuddin mengapresiasi OPD dan unit kerja yang berhasil melahirkan berbagai inovasi. Namun, penghargaan tersebut harus menjadi pemicu agar inovasi terus dikembangkan, bukan berhenti setelah proses penilaian selesai.
“Inovasi bukan berjalan hanya saat ada penilaian, tetapi harus terus berkesinambungan demi memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Samsuddin.
Menurutnya, inovasi pemerintah tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk aplikasi atau teknologi. Terobosan dalam pelayanan publik yang mampu mempermudah masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan juga merupakan bentuk inovasi.
Samsuddin mengatakan, Maluku Utara saat ini berada pada momentum pembangunan yang membuka peluang bagi percepatan kemajuan daerah. Pertumbuhan ekonomi yang mencapai 15 persen pada kuartal II, kata dia, harus diikuti dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi sebesar 15 persen di kuartal II harus dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, salah satunya melalui pelayanan publik yang memadai,” katanya.
Ia meminta seluruh OPD di lingkungan Pemprov Malut menjadikan inovasi sebagai bagian dari budaya kerja. Menurutnya, birokrasi harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan menghasilkan program yang memiliki dampak terukur.
“Mari jadikan momentum ini membangun budaya kerja yang adaptif, kolaboratif, inovatif dan output oriented,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Balitbangda Malut, Ruslan Bian, mengatakan IGA merupakan bentuk penghargaan bagi OPD maupun unit kerja yang dinilai terinovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menilai inovasi menjadi salah satu fondasi penting dalam pembangunan daerah karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian daerah.
“Inovasi merupakan tulang punggung pembangunan. Inovasi secara konkret meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menguatkan kemandirian daerah,” jelas Ruslan.
Menurut Ruslan, kemampuan pemerintah daerah memanfaatkan teknologi dan mengembangkan terobosan menjadi salah satu kunci menghadapi era ekonomi modern yang semakin kompetitif.
Pada IGA 2025, Provinsi Maluku Utara berhasil masuk dalam 10 besar nasional dengan nilai 63,64. Capaian tersebut menjadi modal bagi Pemprov Malut untuk terus memperkuat ekosistem inovasi di lingkungan pemerintahan.
Sebanyak 31 penerima penghargaan tercatat dalam IGA Maluku Utara 2025. Mereka terdiri atas individu maupun tim inovasi dari sejumlah OPD.
Para penerima penghargaan tersebut yakni Dr. Iksan, Takdir Ali Mahmud, Riskal Muslim, Hesty Elvianty Masry, Marliani, dr. Rosita Alkatiri, Yuli Setyowati, Tim Inovasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Hasan Ahmad, Musrifah Alhadar, dan Marwa Talaba.
Selanjutnya Tim Promkes, Asmina Alim, dr. Dewi Rahmayanti; Rizki Ramadhan Iskandar, Rahmat La Unani, Safril Affandy Hi Sidik, Zulkifli Mansur, Basyuni Thahir, Hj. Zainab Alting, Nurdiah Ismail, Dheni Tjan, Sofyan, Nurul Fadilah Nurmidin, Dedy Kotambunan, Abdul Hadi, Suriyanto Andili, Darwin A. Rahman, Tim Inovasi Dinas Pemuda dan Olahraga; Rosita Dale; serta Ar. Aphandic Duvadilan.
Capaian tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi Pemprov Malut. Pemerintah tidak cukup hanya mengejar peringkat dalam penilaian inovasi, tetapi harus memastikan setiap terobosan benar-benar berdampak terhadap kualitas pelayanan dan pembangunan daerah.
Dorongan terhadap inovasi berbasis output oriented pun terus ditekankan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, agar jajaran pemerintahannya mampu menghasilkan langkah nyata yang terukur dan dirasakan langsung masyarakat.
