Papuan Tengah, MI— Ketegangan terkait pembagian dana desa di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, berujung aksi anarkis. Massa membakar sedikitnya tujuh kantor pemerintahan, termasuk Kantor Bupati dan Kantor DPRD Puncak, Selasa (11/8/2026) malam.
Pembakaran terjadi di wilayah Ilaga sekitar pukul 18.45 WIT. Sejumlah fasilitas pemerintahan menjadi sasaran setelah massa menyatakan ketidakpuasan terhadap penyaluran dana desa tahap I tahun 2026.
Kapolres Puncak AKBP Domingos De F. Ximenes mengatakan sejumlah gedung pemerintahan terbakar dalam rangkaian aksi tersebut.
"Adapun titik api yang di antaranya, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK), Kantor Bupati, Kantor DPRD, Kantor Dukcapil, Kantor Kesbangpol, Kantor Dinas Sosial, Kantor Keuangan," kata Domingos.
Selain membakar gedung pemerintahan, massa juga membakar satu unit kendaraan Dinas Ketahanan Pangan yang berada di halaman Kantor Bupati.
Aksi tersebut bermula setelah penyaluran dana desa tahap I reguler digelar di Kantor Bank Papua. Massa kemudian mendatangi Kantor PMK untuk menyampaikan ketidakpuasan mereka.
Bupati Puncak Elvis Tabuni sempat mendatangi Kantor PMK untuk menemui massa. Namun, upaya tersebut tidak langsung meredakan situasi.
Massa justru membakar Kantor PMK. Aksi kemudian meluas dengan pembakaran sejumlah kantor pemerintahan lainnya.
"Sudah dilakukan penyaluran dana desa tahap I reguler yang diselenggarakan di Kantor Bank Papua. Massa mendatangi Kantor PMK. Berselang beberapa saat Bupati Puncak Elvis Tabuni tiba di Kantor PMK untuk menemui massa aksi," ujar Domingos.
Aparat keamanan langsung meningkatkan pengamanan untuk mencegah aksi meluas. Personel Satgas Gakkum ODC 2026 bersama jajaran Polsek disiagakan di perempatan alun-alun depan Polsek Ilaga.
Sementara itu, personel Satgas Tindak ODC 2026 ditempatkan di Kotis untuk mengantisipasi perkembangan situasi.
Domingos mengatakan massa kemudian menyebar dan kembali melakukan pembakaran di sejumlah titik. Namun, massa akhirnya mulai meninggalkan lokasi.
"Berdasarkan update informasi massa aksi menyebar dan kembali melakukan pembakaran. Kini massa mulai membubarkan diri dan situasi berangsur kondusif," katanya.
Polisi memastikan pengamanan tetap dilakukan untuk mengantisipasi munculnya aksi susulan. Pembakaran sejumlah fasilitas pemerintah ini menjadi persoalan serius karena dipicu polemik distribusi dana desa yang seharusnya dapat diselesaikan melalui jalur dialog dan mekanisme pemerintahan.**
