Nabire, MI– Pemerintah Provinsi Papua Tengah bergerak cepat memulihkan pelayanan publik di Kabupaten Puncak setelah kerusuhan di Ilaga menyebabkan 18 kantor pemerintahan dibakar, dirusak, atau dijarah.
Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa memastikan kerusakan fasilitas pemerintahan tidak boleh menghentikan pelayanan kepada masyarakat. Pemprov Papua Tengah bersama Pemkab Puncak kini menyiapkan fasilitas alternatif dan ruang kerja sementara bagi aparatur pemerintahan.
“Kita tidak akan membiarkan mereka berjalan sendiri, kita akan terus bersama-sama dengan masyarakat di Ilaga. Sejumlah pimpinan OPD telah kami utus lebih dulu ke Ilaga untuk membantu penanganan pascakejadian,” kata Meki dalam rapat koordinasi terpadu di Ilaga.
Langkah awal pemerintah adalah melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap kerusakan gedung, peralatan, serta dokumen pemerintahan. Data tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pemprov Papua Tengah juga mengerahkan sejumlah organisasi perangkat daerah untuk membantu percepatan pemulihan. Pemerintah memastikan roda pemerintahan tetap berjalan meski sejumlah fasilitas utama mengalami kerusakan.
Di sektor keamanan, pemerintah daerah bersama TNI, Polri, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan langkah pemulihan keamanan dan ketertiban di wilayah terdampak.
Pemerintah juga membuka ruang dialog dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan sekaligus mencegah konflik kembali pecah.
Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley menegaskan persoalan di Kabupaten Puncak menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. Karena itu, penyelesaian masalah membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.
Rapat koordinasi juga menghasilkan sejumlah langkah konkret, termasuk percepatan perbaikan kantor pemerintahan serta pembenahan mekanisme penyaluran Dana Desa agar dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Kerusuhan di Ilaga terjadi pada Selasa (11/8/2026) malam dan berkaitan dengan polemik penyaluran Dana Desa tahap pertama Tahun Anggaran 2026.
Polda Papua Tengah telah melakukan olah tempat kejadian perkara terhadap 18 kantor pemerintahan yang menjadi sasaran pembakaran, perusakan, maupun penjarahan.**
