Biro Umum Sekjen DPR-RI Sharing Knowledge Pengadaan Barjas Kota Bekasi

Kota Bekasi, MI - Biro Umum Sekretariat Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) kunjungan kerja (Kunker) ke Kota Bekasi untuk melihat pencapaian tingkat maturitas UKPBJ minimal level Proaktif dan ITKP minimal Baik di Pressroom Humas, Kamis (22/12) kemarin. Kepala Bagian Kendaraan Biro Umum Sekjen DPR RI, Eko Riswanto selaku kepala rombongan menyebut kunjungan tersebut bertujuan berbagi pengalaman terkait penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP), serta ingin melihat langsung kelebihan yang ada di Kota Bekasi. "Pada dasarnya kunjungan kami untuk bersilaturahmi sekaligus berbagi pengalaman terkait penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP), serta melihat langsung kelebihan yang ada di Kota Bekasi," ujar Eko Riswanto. Menurutnya, UKPBJ di DPR RI masih baru terbentuk dan masih dalam tahapan berkembang, sehingga membutuhkan masukan dari teman-teman yang ada di Kota Bekasi, khususnya terkait kelembagaan, SDM, dan proses pengadaan barang dan jasa (Barjas). Eko berharap kunjungan kali ini dapat menyerap ilmu tambahan guna mencapai target dengan nilai yang baik dalam pengadaan barang dan jasa di DPR-RI. Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Bekasi, Bilang Nauli Harahap didampingi Kasubag Pembinaan dan advokasi, Ali Supodo, Kasubag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Edi beserta jajarannya mengucapkan terimakasih telah memilih Kota Bekasi sebagai rujukan studi banding tentang pengadaan barang dan jasa. "Kami berterima kasih karena telah memilih Kota Bekasi sebagai rujukan studi banding, saat ini struktur organisasi PBJ sesuai dengan aturan dari Kemendagri karena sudah baku seperti jabatan Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian dan seterusnya yang mungkin belum tentu lebih baik, hanya saja di Pemerintah Kota Bekasi lebih dulu terbentuk," ujar Bilang. Bilang Nauli mengakui bahwa tingkat kematangan organisasi UKPBJ Kota Bekasi saat ini sudah pada level 3 (proaktif). Kematangan UKPBJ Kota Bekasi tersebut menurut Bilang berkat arahan dari LKPP yang telah membuat pembeda seperti adanya tingkatan/level kematangan UKPBJ sehingga setiap Kota/Kabupaten saling bersaing menjadi lebih baik. Bilang kemudian memberikan paparan terkait tugas pokok dan fungsi bagian pengadaan barang dan jasa. "Pekerjaan sehari-hari yang biasa kita kerjakan sebenarnya mengacu pada standar Operasional Prosedur (SOP). Dengan mengikuti SOP tersebut diharapkan hasilnya pun akan baik dan lancar," ujar Bilang Usai paparan, acara dilanjutkan dengan dialog interaktif, foto bersama, dan tukar menukar cinderamata antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Biro Umum Sekjen DPR RI. (MI/MA)