Kemensos Diduga Berbohong Soal Program BPNT Kota Bekasi

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 29 Januari 2023 11:35 WIB
Jakarta, MI – Kementerian Sosial (Kemensos) RI diduga memberikan keterangan publik yang tidak valid terkait program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) periode Juni - Desember 2021 untuk Kota Bekasi. Kemensos menyebut program BPNT tersebut tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah sebanyak 26.135 keluarga penerima mamfaat (KPM). Namaun pada fakta dilapangan, BPNT tersebut baru disalurkan Maret 2022 oleh Bank penyalur yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Berdasarkan keterangan Pers PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bekasi, sejak awal jumlah dana yang mereka (BNI) terima dari Kemensos untuk BPNT tersebut hanya untuk 16.314 KPM. Dari angka itu terdapat 5.473 KPM yang belum disalurkan, dan ditarik kembali oleh Kemensos, sehingga BPNT yang berhasil disalurkan PT. BNI (Persero) Tbk kantor Cabang Bekasi hanya 10.841 KPM. Artinya, keterangan Kemensos yang menyebut program BPNT itu tepat waktu, Juli hingga Desember 2021 nyata mengandung kebohongan karena BPNT tersebut baru disalurkan BNI melalui agen (e-Warung) Maret 2022. Menurut Kemensos, penyaluran BPNT tersebut tepat jumlah 26.135 KPM, ternyata menut BNI hanya 10.841 KPM, diduga fiktif 15.294 KPM yang berimplikasi terhadap kerugian negara sekitar Rp 18 miliar lebih. Menurut sumber Monitor Indonesia, menyebutkan bahwa dugaan kasus data fitif tersebut telah dilaporkan ke Inspektorat Kemensos, namun seperti apa perkembangan laporan tersebut, Inspektorat Kemensos tidak transparan menginformasikan kepada pelapor. Agen/E-warung Pemilik e-Warung kepada wartawan disela-sela pembagian bahan pangan mengatakan, sembako dalam program BPNT-PPKM ini berupa 5 jenis bahan pokok, yakni: Beras 60 kg (6 karung-@10 kg), Telor Ayam 6 kg, Daging Sapi 1,5 kg yang dibagi 6 kantong plastik, Pisang 6 kantong plastik @-4 buah, Kacang Tanah 6 kantong plastik kecil. Volume tersebut merupakan kumulasi Bansos selama 6 bulan sejak Juni hingga Desember tahun 2021 yang nilainya Rp.200.000 per bulan (Rp.1.200.000) per 6 bulan yang disalurkan Maret 2022. Ketika Agen/pemilik e-warung ditanya, apakah volume bahan pangan yang dibagikan ke KPM tersebut tidak kurang, pemilik e-warung mengaku tidak memiliki kapasitas mengenai harga, karena yang menyusun paketan tersebut adalah suplayer. “Kami tidak paham harga-harga bahan, silahkan dikonfirmasi ke suplayer,” ujar agen seraya menyebut pihaknya hanya menerima jasa. Konfirmasi KPM Sementara sejumlah KPM yang berhasil diwawancara media ini mengaku nilai bahan pangan yang mereka terima tidak sesuai dengan nilai dana bantuan Rp.1.200.000,. KPM mengaku harga bahan pangan yang diterima paling sekitar Rp.900.000,- “Harganya kemahalan pak,” ujar ibu-ibu rumah tangga sembari menggelar bahan pokok yang mereka terima. Menurut ibu-ibu penerima Bansos tersebut, harga beras Bansos tersebut paling tinggi Rp.9.000,- per kg x 60 kg =Rp.540.000, Pisang 6 plastik isi 4 buah = Rp.30.000,- Kacang tanah 6 plastik kecil = Rp.50.000,- Daging sapi 1,5 kg x Rp.80.000,- = Rp.120.000, Telor 6 kg x 20.000,- = Rp.120.000,- total =Rp.860.000,-. Jika perkiraan ibu ibu tersebut dapat dibenarkan, maka dari sisi kwantitas dan kualitas barang pun oknum-oknum terkait BPNT tersebut telah menggerogoti uang negara sekitar, 10.841xRp320.000,- = Rp.4 Milyar. Belum termasuk suku bunga di BNI selama dana tersebut diendapkan sejak Juli 2021 hingga Maret 2022. Maka jika diakumulasikan, kerugian negara atas program ini diperkirakan mencapai Rp.25 Milyar. (M. Aritonang)

Topik:

Kemensos