RUU Perampasan Aset Diyakini Buat Keuangan Negara Jadi Mapan

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 27 Juni 2023 19:08 WIB
Jakarta, MI - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset diyakini mampu membuat keuangan negara menjadi sangat mapan. Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Aset Negara (Formapan) Indonesia, Sahat F Aritonang pun mendesak agar RUU Perampasan Aset segera dibahas dan disahkan DPR RI. Sahat menekankan, agar keuangan negara mapan, RUU Perampasan Aset juga mengatur tentang pengelolaan aset yang dirampas. "Untuk keuangan Indonesia mapan, maka aset rampasan ini harus dikelola dengan baik. Setelah perampasan aset, tentu terjadi gugat menggugat, itu yang harus kita dalami," katanya, dalam Seminar Nasional Akselerasi RUU Perampasan Aset, Forum Masyarakat Peduli Aset Negara (Formapan), Selasa (27/6/2023). Ia menegaskan, DPR dan pemerintah harus benar-benar menaruh perhatian serius pada RUU Perampasan Aset. Misalnya terkait RUU mengatur tentang pembentukan Badan Pengelolaan Aset Negara. "Jadi tersendiri dia nanti, antara yang menyelidik, melakukan penyitaan, dengan yang mengelola aset. Sehingga nantinya, materi untuk keuangan negara mungkin saja bisa tercover dengan kontrol yang baik," ujarnya. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus ragu RUU Perampasan Aset segera dibahas DPR. "Sejak Presiden mengirim Surpres awal Mei 2023, belum ada langkah apapun yang dibuat DPR. Untuk mengagendakan RUU ini untuk dibawa ke Paripurna untuk dibahas. Saya menduga RUU Perampasan Aset ini tunggu panggung yang tepat. Entah untuk dilanjutkan, atau dihentikan," ujarnya. Sebab, menurut pengamatan Lucius, DPR selalu mendahulukan pembahasan undang-undang yang berdampak elektoral, menjelang Pemilu. "Lihat saja RUU Desa, cuma dalam hitungan hari dibahas. Ketika mereka butuh dukungan Kepala Desa, mudah sekali dirubah masa jabatannya menjadi 9 tahun. Mudah kemudian meminta sesuatu sebagai reward kepada para kepala desa," ucapnya. "Jadi pasti bukan waktu yang tepat untuk membahas ini sebelum Februari 2024. Belum juga dibahas, banyak draf di 2022 dikurangi di 2023. Itu masih pemerintah, belum DPR nya. Jadi di pemerintahan juga banyak pemain ini," jelas Lucius. Praktisi Hukum, Denny Kailimang menilai, RUU Perampasan Aset memiliki semangat yang positif. Sebab, Pasal 5 UU Perampasan Aset mengatur tentang aparat negara dapat merampas aset, meski masih dalam bentuk dugaan penyelewengan. "Ada baiknya sebenarnya ini. Jadi kalau ada tetangga kita yang pejabat punya mobil kira-kira ga sesuai, kita bisa melaporkan," kata Denny. Mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein menjelaskan, RUU Perampasan Aset bukan untuk menghukum pelaku. Melainkan untuk merampas aset tindak pidana untuk dijadikan milik negara. Pada perkara perampasan aset, ditekankan Yunus, jaksa sebagai pengacara negara hanya melawan aset, tanpa harus menghukum pelaku. "Bisa karena pelakunya masih diburu, meninggal, sakit permanen, atau ada situasi yang tidak memungkinkan untuk diadili orangnya," ujarnya.

Topik:

Ruu perampasan aset Formapan

Berita Sebelumnya

Tak Hanya Istri, Ayah di Purwokerto Ancam Bunuh Anak Kandung Jika Tak Mau Inses

Berita Selanjutnya

BPD Desa Bendosewu Gelar Musdes Pilkades PAW Berjalan Aman dan Lancar

Berita Terkait

Politik
Gedung DPR RI (Foto: Ist)

Komisi III Mulai Pembahasan RUU Perampasan Aset Setelah RKUHAP Dirampungkan

25 September 2025 12:46 WIB

Hukum
Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI sepakat mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset. RUU ini diharapkan menjadi senjata hukum untuk memberantas korupsi dan kejahatan ekonomi, dengan pembahasan yang dipercepat melalui inisiatif DPR.

Pembahasan RUU Perampasan Aset Tak Boleh Tertutup!

24 September 2025 13:33 WIB

Politik
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bab Hasan. (Foto: dpr.go.id)

Ketua Baleg DPR: Pembahasan RUU Perampasan Aset Dilakukan Terbuka di Komisi III DPR RI

24 September 2025 11:00 WIB

Hukum
Pengunjuk rasa meminta KPK untuk membersihkan dan menangkap koruptor-koruptor pajak, mafia pencucian uang, serta birokrat-birokrat di pemerintahan yang mengkorupsi uang rakyat.

RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas Nasional, Kapan Dibahas?

24 September 2025 08:23 WIB

Politik
Gedung DPR RI (Foto: Dok/MI)

Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Komisi III DPR Siap Bahas RUU Perampasan Aset

10 September 2025 15:24 WIB

Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI (Foto: Istimewa)

Baleg DPR RI Usulkan RUU Perampasan Aset Masuk Dalam Prolegnas Prioritas 2025

9 September 2025 17:02 WIB