Oknum TNI Sambangi Polrestabes Medan, Hendardi: 'Normalisasi Intimidasi' Penegakan Hukum Berulang

Rekha Anstarida

Diperbarui 6 Agustus 2023 18:06 WIB

Oknum TNI Sambangi Polrestabes Medan, Hendardi: 'Normalisasi Intimidasi' Penegakan Hukum Berulang

Jakarta, MI - Setelah intimidasi yang dianggap oleh TNI sebagai koordinasi penegakan hukum, yang berujung permintaan maaf KPK pada kasus dugaan korupsi Kepala Basarnas RI, kali ini sejumlah anggota TNI dari Kodam I/ Bukit Barisan, Sumatera Utara, juga melakukan 'koordinasi' serupa pada Polres Medan (5/8), untuk meminta penangguhan penahanan warga sipil yang dibela anggota TNI. Demikian disampaikan Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi dalam keterangannya, Minggu (6/8). "Selain koordinasi, Mayor Dedi Hasibuan juga mengaku silaturrahmi untuk membantu penegakan hukum meskipun kunjungan itu lebih menyerupai intervensi kinerja penegakan hukum, yang sedang dilakukan oleh Polrestabes Medan," kata Hendardi. Hendardi mengatakan, cara yang dilakukan oleh Hasibuan dan sikap permisif Kodam Bukit Barisan dan Polda Sumatera Utara, sebagaimana ditunjukkan oleh masing-masing juru bicaranya, akan mendorong 'normalisasi intimidasi' penegakan hukum di banyak sektor. Ia menuturkan, pola penyelesaian semacam ini sudah berulang dalam beberapa kasus dengan konstruksi yang sama seperti di Kupang (19/4/2023) dan Jeneponto (27/4/2023). Semuanya berakhir dengan pernyataan bersama antara perwakilan institusi TNI dan Polri. Menurut Hendardi, sinergi dan soliditas artifisial inilah yang membuat kasus serupa berulang dan tidak pernah diselesaikan dalam kerangka relasi sipil-militer yang sehat dalam negara demokratis, dan kepatuhan asas kesamaan di muka hukum dalam kerangka negara hukum. "Supremasi TNI dengan previlege peradilan militer adalah salah satu penyebab permanen 'normalisasi' intervensi penegakan hukum akan terus terjadi. Meskipun orang yang bermasalah dengan hukum bukan anggota TNI, tetapi menunjuk TNI sebagai penasehat hukum, cara intervensi penegakan hukum di Polrestabes Medan bisa terjadi," ujarnya. Di sisi lain, kata Hendardi, peningkatan profesionalitas dan integritas para penegak hukum, juga menuntut perbaikan terus menerus. "Dalam jangka pendek, Kodam I/Bukit Barisan harus memeriksa dan memastikan peristiwa serupa tidak berulang. Dugaan pelanggaran disiplin prajurit harus diberi sanksi setimpal. Sementara institusi Polri penting melakukan investigasi duduk perkara yang memicu normalisasi intimidasi penegakan hukum ini. Profesionalitas dan integritas Polri harus menjadi lingkup pemeriksaan, sehingga dapat memberikan pembelajaran secara institusional," kata Hendardi. "Dalam jangka panjang, pekerjaan rumah membangun relasi sipil-militer yang sehat harus terus dilakukan, khususnya oleh Presiden RI dan DPR RI sebagai institusi pembentuk hukum, untuk terus menerus melanjutkan reformasi sektor keamanan dan penegakan hukum dalam desain ketatanegaraan demokratis dan konstitusional," pungkasnya.

Topik:

TNI Hendardi setara institute

Oknum TNI Sambangi Polrestabes Medan, Hendardi: 'Normalisasi Intimidasi' Penegakan Hukum Berulang

Berita Sebelumnya

Besok, DKPP Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik 6 Pengawas Pemilu Kabupaten Nias Selatan

Berita Selanjutnya

Gempa M 5,3 Guncang Palu Sulteng, Terasa hingga Sigi-Parigi

Berita Terkait

Kekerasan TNI dan Urgensi Revisi UU Peradilan Militer

Pembentukan Kodam Sultra dan Mako Grup 5 Kopasus Bukan Sekadar Pertahanan dan Keamanan Nasional tapi Kebutuhan Geopolitik

Usut Tuntas Kekerasan dan Kriminalitas Libatkan Anggota TNI melalui Sistem Peradilan Umum

Koalisi: Membandingkan TNI dengan Militer AS Itu Berisiko dan Keliru

Kopda FH Disebut Terima Uang di Kasus Penculikan Kacab Bank

Legislator Minta TNI Tak Lanjutkan Rencana Pelaporan Ferry Irwandi: Hormati Supremasi Sipil

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K